Dua Eks Pegawai Pemkab Banyuasin Masih Terima Gaji Penuh Meski Tersandung Kasus Korupsi

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 21 Oct 2025 - 18:55

Dua Eks Pegawai Pemkab Banyuasin, Masih Terima Gaji Penuh Meski Tersandung Kasus Korupsi--Canva Prabupos

BANYUASIN, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Fakta mengejutkan terungkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin.

Dua mantan pegawai negeri sipil (PNS) berinisial Bg dan Mr dilaporkan masih menerima gaji penuh meskipun telah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi dan bahkan sudah menjalani hukuman penjara.

Keduanya terseret kasus dugaan penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana Korpri, yang tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban (SPJ) dari periode Desember 2022 hingga September 2023.

Kasus ini sempat menjadi perhatian publik karena menyangkut dana organisasi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan pegawai.

Sudah Diberhentikan Sementara, Tapi Gaji Masih Mengalir

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 183/KPTS/BPKSDM/2024 tertanggal 10 Juni 2024, Bg dan Mr resmi diberhentikan sementara sebagai PNS karena sedang menjalani proses hukum. Keduanya juga ditahan sejak 14 Maret 2024 setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Namun, sesuai aturan kepegawaian yang berlaku, pegawai negeri yang diberhentikan sementara seharusnya hanya menerima 50 persen dari gaji pokoknya selama masa penahanan. Ironisnya, baik Bg maupun Mr justru masih menerima gaji penuh hingga Januari 2025.

Data yang diperoleh menyebutkan, Bg menerima gaji sebesar Rp17.188.600, sedangkan Mr memperoleh gaji Rp22.688.100 — jumlah yang belum disesuaikan dengan sanksi administrasi atas status hukum mereka. Temuan ini menimbulkan tanda tanya besar tentang lemahnya mekanisme pengawasan internal di lingkup Pemkab Banyuasin.

Minim Koordinasi Diduga Jadi Pemicu

Sumber di lingkungan Pemkab Banyuasin menyebut, persoalan ini muncul akibat kurangnya koordinasi antara sejumlah instansi, khususnya antara Kepala SKPD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

dua eks pegawai pemkab banyuasin masih terima gaji penuh meski tersandung kasus korupsi                            banyuasin, koranprabumulihpos.com – fakta mengejutkan terungkap di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) banyuasin. 
dua mantan pegawai negeri sipil (pns) berinisial bg dan mr dilaporkan masih menerima gaji penuh meskipun telah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi dan bahkan sudah menjalani hukuman penjara.
keduanya terseret kasus dugaan penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana korpri, yang tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban (spj) dari periode desember 2022 hingga september 2023.
kasus ini sempat menjadi perhatian publik karena menyangkut dana organisasi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan pegawai.
baca juga:banjir dan longsor terjang empat lawang, akses sumsel–bengkulu lumpuh total
baca juga:rotasi besar di banyuasin: 17 kursi pejabat bergeser, bupati askolani minta asn tetap ikhlas
sudah diberhentikan sementara, tapi gaji masih mengalir
berdasarkan keputusan bupati banyuasin nomor 183/kpts/bpksdm/2024 tertanggal 10 juni 2024, bg dan mr resmi diberhentikan sementara sebagai pns karena sedang menjalani proses hukum. keduanya juga ditahan sejak 14 maret 2024 setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.
namun, sesuai aturan kepegawaian yang berlaku, pegawai negeri yang diberhentikan sementara seharusnya hanya menerima 50 persen dari gaji pokoknya selama masa penahanan. ironisnya, baik bg maupun mr justru masih menerima gaji penuh hingga januari 2025.
data yang diperoleh menyebutkan, bg menerima gaji sebesar rp17.188.600, sedangkan mr memperoleh gaji rp22.688.100 — jumlah yang belum disesuaikan dengan sanksi administrasi atas status hukum mereka. temuan ini menimbulkan tanda tanya besar tentang lemahnya mekanisme pengawasan internal di lingkup pemkab banyuasin.
baca juga:tuan rumah mendominasi, muba tinggalkan palembang di porprov sumsel 2025
baca juga:menteri esdm tinjau sumur minyak rakyat di muba, legalitas dimulai november: penjualan lewat pertamina
minim koordinasi diduga jadi pemicu
sumber di lingkungan pemkab banyuasin menyebut, persoalan ini muncul akibat kurangnya koordinasi antara sejumlah instansi, khususnya antara kepala skpd, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm), serta badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad).
kelemahan tersebut berdampak pada terlambatnya penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran (skpp) yang seharusnya menjadi dasar penghentian gaji pegawai yang telah diberhentikan sementara.
sekretaris daerah banyuasin, erwin ibrahim, ketika dikonfirmasi media, tidak menampik adanya permasalahan administrasi yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi.
“coba komunikasi langsung dengan inspektorat atau bpkad. mereka bisa menjelaskan lebih detail soal koordinasinya,” ujar erwin singkat, senin (20/10/2025).
baca juga:kabar baik! 4 tol di sumsel masuk psn terbaru, proyek infrastruktur kembali tancap gas
baca juga:301 tenaga sppg ikuti pelatihan, edison targetkan nol kasus keracunan di muara enim
bpkad janji jelaskan kronologi secara lengkap
sementara itu, kepala bpkad banyuasin, yuni khairani, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa ada proses administrasi yang perlu dijelaskan lebih lanjut terkait kasus pembayaran gaji dua mantan pegawai tersebut. ia mempersilakan awak media untuk datang langsung ke kantornya agar dapat memberikan penjelasan kronologis secara utuh.
“ada kronologisnya, nanti bisa kami jelaskan lebih rinci di kantor,” kata yuni khairani saat dihubungi wartawan.
meski belum dijelaskan secara resmi, kuat dugaan bahwa keterlambatan informasi antarinstansi menjadi penyebab utama masih cairnya gaji penuh bagi kedua eks pegawai tersebut. proses administratif penghentian pembayaran gaji, yang seharusnya dilakukan segera setelah status tersangka ditetapkan, tampaknya tidak berjalan sesuai prosedur.
sudah divonis dan kini telah bebas
berdasarkan informasi terbaru, baik bg maupun mr telah divonis bersalah oleh pengadilan. bg dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, sementara mr dijatuhi hukuman 1 tahun penjara atas keterlibatan dalam penyalahgunaan dana korpri.
baca juga:kontingen sumsel borong medali, juara umum pencak silat pornas korpri xvii 2025
baca juga:sumsel unjuk taring! dua emas amankan posisi di klasemen pornas korpri xvii hari ke-4
kini keduanya telah selesai menjalani masa hukuman dan dikabarkan sudah bebas. meski demikian, persoalan administrasi terkait pembayaran gaji penuh selama masa penahanan masih menjadi perhatian publik dan menimbulkan desakan agar inspektorat daerah dan bpkad segera melakukan audit menyeluruh.
publik minta evaluasi menyeluruh sistem penggajian asn
kasus ini menambah daftar panjang kelemahan sistem pengawasan keuangan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan gaji aparatur sipil negara (asn) yang sedang menjalani proses hukum. sejumlah pihak menilai bahwa kejadian serupa dapat menjadi preseden buruk bila tidak segera dievaluasi.
pemerhati kebijakan publik di sumatera selatan menilai, sistem digitalisasi keuangan daerah seharusnya mampu mencegah kesalahan semacam ini. “dengan sistem pembayaran non-tunai dan data kepegawaian yang terintegrasi, mestinya begitu sk pemberhentian sementara keluar, sistem otomatis memotong gaji,” ujar salah satu analis kebijakan publik di palembang.
hingga kini, belum ada keterangan resmi apakah pemkab banyuasin akan menindaklanjuti kasus ini dengan penarikan kembali kelebihan pembayaran gaji atau pemberian sanksi administratif kepada pihak-pihak yang lalai. 
namun masyarakat berharap, insiden ini menjadi peringatan keras bagi seluruh instansi untuk lebih memperketat sistem koordinasi dan pengawasan internal.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 22 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan