Bahas PBPU dan BP Pemda 2026, Pemkot Prabumulih Perkuat Sinergi Lintas Perangkat Daerah
Bahas PBPU dan BP Pemda 2026, Pemkot Prabumulih Perkuat Sinergi Lintas Perangkat Daerah--Foto: Prabupos
PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM— Pemerintah Kota Prabumulih menggelar Rapat Teknis Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) sebagai langkah awal penyusunan nota kesepakatan serta rencana kerja bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP Pemda untuk tahun 2026.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prabumulih, Drs. Aris Priadi, S.H., M.Si, di ruang rapat pemkot Prabumulih lantai 1, Rabu 19 November 2025.
Dalam arahannya, Aris menekankan bahwa sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan layanan jaminan kesehatan. Ia meminta seluruh instansi untuk memperkuat koordinasi, terutama terkait pembaruan data peserta, penyelarasan regulasi, serta kejelasan mekanisme pendanaan.
“Melalui forum ini, kami berharap setiap unsur perangkat daerah memahami perannya secara menyeluruh. Dengan demikian, pelaksanaan program PBPU dan BP Pemda pada 2026 dapat berjalan terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat,” ujar Aris.
BACA JUGA:Kuota Haji Sumsel Dipangkas, Prabumulih Kena Imbas
BACA JUGA:Pasutri Asal Palembang Dibekuk saat Pesta Sabu di Prabumulih
Rapat tersebut juga menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Dwi Asmariyanti, yang menyampaikan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan sepanjang tahun ini. Ia memaparkan tingkat kepesertaan, capaian layanan, serta kebutuhan pembiayaan yang diproyeksikan meningkat pada tahun berikutnya.
BPJS Kesehatan turut memberikan rekomendasi teknis mengenai optimalisasi layanan, peningkatan akurasi data, dan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Sejumlah perangkat daerah ikut terlibat dalam rapat ini, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, BPKAD, Disdukcapil, serta perwakilan dari Inspektorat, Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, Tata Pemerintahan,
Diskominfo, hingga Bagian Perencanaan dan Keuangan. Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat integrasi kebijakan dan memastikan program jaminan kesehatan berjalan lebih komprehensif.
BACA JUGA:Smanti Tembus Big Eight, Tunjukkan Dominasinya di SBL Sumsel 2025
BACA JUGA:Ajak Siswa Lakukan Kunjungan Edukasi ke Pusda Sumsel
Melalui rapat teknis ini, Pemerintah Kota Prabumulih kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan jaminan kesehatan dan memperluas akses bagi seluruh masyarakat.

