KPK Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan 2023–2024, Yaqut Jalani Pemeriksaan Panjang

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Senin , 01 Sep 2025 - 20:33

KPK Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan 2023–2024, Yaqut Jalani Pemeriksaan Panjang Foto: disway.id--

Sebagai bagian dari proses hukum, KPK telah mengeluarkan surat keputusan larangan bepergian ke luar negeri untuk Yaqut sejak 11 Agustus 2025. Larangan serupa juga berlaku bagi staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

Langkah pencegahan ini diambil agar para pihak yang tengah diperiksa tidak meninggalkan Indonesia hingga proses penyidikan selesai.

Meski kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan, KPK belum menetapkan tersangka. Menurut Budi Prasetyo, penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi serta menelaah bukti dokumen untuk memastikan konstruksi hukum yang kuat.

“KPK masih terus mendalami, menganalisis keterangan para saksi. Termasuk kemungkinan memanggil saksi-saksi lain yang relevan,” jelasnya.

Pihak KPK menegaskan, setiap perkembangan penyidikan akan diumumkan ke publik secara transparan.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini mendapat perhatian besar dari masyarakat. Pasalnya, haji adalah ibadah yang sangat dinantikan umat Islam, dan setiap kebijakan terkait kuota sangat berdampak langsung pada jutaan calon jemaah.

Isu penyimpangan kuota kerap menimbulkan kekecewaan publik karena dianggap mengorbankan hak calon jemaah reguler yang sudah lama menunggu antrean, bahkan hingga puluhan tahun.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 masih terus bergulir. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah diperiksa berulang kali sebagai saksi, sementara KPK juga memanggil sejumlah pihak terkait dari asosiasi dan biro perjalanan haji.

Dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun lebih, publik menanti langkah tegas KPK dalam mengusut tuntas kasus ini, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dalam waktu dekat.

kpk dalami dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024, yaqut jalani pemeriksaan panjang                            jakarta, koranprabumulihpos.com – komisi pemberantasan korupsi (kpk) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 2023–2024. 
mantan menteri agama, yaqut cholil qoumas, kembali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan pada senin (1/9/2025) di gedung merah putih kpk, jakarta selatan.
menurut juru bicara kpk, budi prasetyo, fokus pemeriksaan kali ini terkait perbedaan aturan dalam distribusi kuota tambahan yang diberikan arab saudi. penyidik ingin menggali bagaimana proses pembagian kuota tersebut hingga akhirnya terjadi perbedaan antara aturan di atas kertas dengan pelaksanaannya.
“penyidik mendalami kronologi penentuan kuota tambahan yang kemudian diputuskan melalui keputusan menteri. dari situ, muncul plotting atau pembagian kuota antara haji reguler dan haji khusus,” ujar budi.
baca juga:bongkar dugaan korupsi dana hibah koni lahat, kejari selamatkan uang negara rp250 juta
baca juga:tak raup untung pribadi, tom lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula
tak hanya itu, kpk juga menelisik dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kuota tambahan tersebut. “selain soal teknis pembagian kuota, penyidik juga mendalami dugaan adanya aliran uang dari skema pembagian itu,” tambahnya.
yaqut yang menjabat menteri agama pada era presiden joko widodo itu hadir sekitar pukul 09.30 wib dan baru keluar pada pukul 16.18 wib. artinya, ia menjalani pemeriksaan hampir tujuh jam penuh.
usai diperiksa, yaqut mengakui dirinya mendapat 18 pertanyaan dari penyidik. namun, ia enggan merinci detail materi pemeriksaan.
“insyaallah kalau saya tidak salah ada 18 pertanyaan. tapi soal materi silakan tanyakan langsung ke penyidik,” ucapnya singkat sambil meninggalkan gedung kpk.
baca juga:eks wali kota palembang harnojoyo jadi tersangka! terseret kasus korupsi pasar cinde
baca juga:kasus korupsi laptop: nadiem makarim dicekal ke luar negeri! 
ini bukan kali pertama yaqut menjalani pemeriksaan. sebelumnya, pada 7 agustus 2025, ia juga pernah diperiksa selama hampir lima jam dalam rangka klarifikasi awal.
selain yaqut, kpk juga menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak lain yang dianggap mengetahui detail kasus ini. mereka antara lain:
achmad ruhyadin, staf keuangan asosiasi mutiara haji,
arie prasetyo, manajer operasional pt zahra oto mandiri (uhud tour) periode oktober 2024–sekarang,
asrul azis taba, ketua umum kesthuri sekaligus komisaris pt raudah eksati utama,
eris herlambang, staf pt anugerah citra mulia.
baca juga:kpk bongkar dugaan korupsi kuota haji
baca juga:kejari muara enim telusuri dugaan korupsi di tubuh pmi, 72 penyedia dipanggil
beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada 28 agustus 2025, penyidik juga sudah memanggil fuad hasan masyhur, pengusaha pemilik biro perjalanan haji dan umrah maktour travel.
kasus ini bermula dari pemberian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah oleh pemerintah arab saudi pada musim haji 2023–2024. berdasarkan pasal 64 ayat 2 uu nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pembagian kuota seharusnya mengikuti komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
dengan demikian, dari tambahan 20.000 kuota, seharusnya dialokasikan 18.400 untuk reguler dan hanya 1.600 untuk khusus. namun, menurut kpk, aturan tersebut tidak dipatuhi kementerian agama pada saat itu.
“yang terjadi justru pembagian sama rata, 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus. padahal aturan jelas menyebut 92 persen dan 8 persen. inilah yang kami nilai sebagai perbuatan melawan hukum,” terang plt deputi penindakan dan eksekusi kpk, asep guntur rahayu.
baca juga:tiga mantan stafsus nadiem makarim dipanggil kejagung terkait dugaan korupsi pengadaan chromebook
baca juga:kejari prabumulih usut dugaan korupsi dana pmi, 70 orang sudah diperiksa
dari hasil penyelidikan awal, kpk memperkirakan kerugian negara akibat penyimpangan pembagian kuota tambahan haji ini mencapai lebih dari rp1 triliun. jumlah tersebut masih bersifat sementara karena badan pemeriksa keuangan (bpk) saat ini tengah melakukan audit lebih rinci untuk memastikan total kerugian yang sebenarnya.
kpk sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dalam perkara ini. langkah tersebut diambil agar penyidik bisa melakukan upaya paksa, termasuk penggeledahan dan penyitaan dokumen.
sprindik mengacu pada pasal 2 ayat 1 dan/atau pasal 3 uu no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan uu no. 20 tahun 2021, juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.
sebagai bagian dari proses hukum, kpk telah mengeluarkan surat keputusan larangan bepergian ke luar negeri untuk yaqut sejak 11 agustus 2025. larangan serupa juga berlaku bagi staf khususnya, ishfah abidal aziz, serta pemilik maktour travel, fuad hasan masyhur.
baca juga:eks dirut sritex ditangkap kejagung, terjerat dugaan korupsi kredit bank rp29,8 triliun
baca juga:korupsi pasar cinde: sinta raharja dan deretan nama besar diperiksa kejati
langkah pencegahan ini diambil agar para pihak yang tengah diperiksa tidak meninggalkan indonesia hingga proses penyidikan selesai.
meski kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan, kpk belum menetapkan tersangka. menurut budi prasetyo, penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi serta menelaah bukti dokumen untuk memastikan konstruksi hukum yang kuat.
“kpk masih terus mendalami, menganalisis keterangan para saksi. termasuk kemungkinan memanggil saksi-saksi lain yang relevan,” jelasnya.
pihak kpk menegaskan, setiap perkembangan penyidikan akan diumumkan ke publik secara transparan.
kasus dugaan korupsi kuota haji ini mendapat perhatian besar dari masyarakat. pasalnya, haji adalah ibadah yang sangat dinantikan umat islam, dan setiap kebijakan terkait kuota sangat berdampak langsung pada jutaan calon jemaah.
baca juga:bongkar dugaan korupsi dana hibah koni lahat, kejari selamatkan uang negara rp250 juta
baca juga:tak raup untung pribadi, tom lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula
isu penyimpangan kuota kerap menimbulkan kekecewaan publik karena dianggap mengorbankan hak calon jemaah reguler yang sudah lama menunggu antrean, bahkan hingga puluhan tahun.
kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 masih terus bergulir. mantan menteri agama yaqut cholil qoumas telah diperiksa berulang kali sebagai saksi, sementara kpk juga memanggil sejumlah pihak terkait dari asosiasi dan biro perjalanan haji.
dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai rp1 triliun lebih, publik menanti langkah tegas kpk dalam mengusut tuntas kasus ini, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dalam waktu dekat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 2 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan