Bawaslu Sumsel; Waspadai Penggunaan Dana Hibah dan Pelanggaran Pemilu 2024!

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Sabtu , 16 Nov 2024 - 19:53

Bawaslu Sumsel, Waspadai Penggunaan Dana Hibah dan Pelanggaran Pemilu 2024--Istimewa

PALEMBANG, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel, Massuryati, memberikan peringatan kepada Bawaslu tingkat kota/kabupaten terkait penggunaan dana hibah yang dialokasikan untuk pilkada.

Dalam kesempatan ini, turut hadir M. Sarkani, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ardiyanto, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Sekretaris Bawaslu Sumsel, M. Rahmat Fauzi Mursalin.

Massuryati menegaskan, “Saya ingin mengingatkan terkait pengelolaan dana hibah pilkada yang menjadi perhatian utama saat ini. Kami mohon agar anggaran ini digunakan dengan sangat hati-hati, supaya tidak terulang lagi peristiwa seperti yang terjadi pada 2020.”

Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah acara yang digelar di Wyndham OPI Hotel Palembang pada Kamis (14/11), yang juga membahas tahapan pengawasan Pemilu 2024 yang kini memasuki tahap akhir.

Kegiatan tersebut melibatkan kepala sekolah, ketua, koordinator divisi, dan staf, yang berfokus pada pengawasan langsung dan analisis data pemilih. Bawaslu Sumsel memastikan bahwa semua tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Massuryati berharap agar Bawaslu kota/kabupaten sudah melakukan pemetaan terkait kemungkinan pengurangan atau penambahan jumlah pemilih.

“Kami harap pada H-10 sudah ada data yang siap, dan H-7 terakhir dilakukan pengecekan ulang,” ujarnya.

Selain itu, Massuryati juga menekankan pentingnya PTPS, Panwascam, dan Bawaslu kabupaten/kota untuk menganalisis data pemilih yang sudah diumumkan dalam DPT, termasuk untuk mencatat pemilih yang telah meninggal dunia.

"Sejak penetapan DPT pada 22 September, kami telah meminta KPU untuk menandai pemilih yang sudah meninggal agar tidak terjadi kesalahan pengiriman undangan," imbuhnya.

Hal ini bertujuan untuk mencegah pengiriman undangan kepada pemilih yang sudah meninggal, yang jelas tidak mungkin hadir pada pemilu.

bawaslu sumsel; waspadai penggunaan dana hibah dan pelanggaran pemilu 2024!                            palembang, koranprabumulihpos.com - koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat bawaslu sumsel, massuryati, memberikan peringatan kepada bawaslu tingkat kota/kabupaten terkait penggunaan dana hibah yang dialokasikan untuk pilkada.
dalam kesempatan ini, turut hadir m. sarkani, koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa, ardiyanto, koordinator divisi sdm, organisasi, pendidikan dan pelatihan, serta sekretaris bawaslu sumsel, m. rahmat fauzi mursalin.
massuryati menegaskan, “saya ingin mengingatkan terkait pengelolaan dana hibah pilkada yang menjadi perhatian utama saat ini. kami mohon agar anggaran ini digunakan dengan sangat hati-hati, supaya tidak terulang lagi peristiwa seperti yang terjadi pada 2020.”
pernyataan ini disampaikan dalam sebuah acara yang digelar di wyndham opi hotel palembang pada kamis (14/11), yang juga membahas tahapan pengawasan pemilu 2024 yang kini memasuki tahap akhir. 
baca juga:penyerang speedboat yang tewaskan wna di banyuasin ditangkap, ternyata positif sabu
baca juga:wisata viral di lampung! intip serunya kampung vietnam dengan fasilitas lengkap dan harga tiket terjangkau!
kegiatan tersebut melibatkan kepala sekolah, ketua, koordinator divisi, dan staf, yang berfokus pada pengawasan langsung dan analisis data pemilih. bawaslu sumsel memastikan bahwa semua tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
massuryati berharap agar bawaslu kota/kabupaten sudah melakukan pemetaan terkait kemungkinan pengurangan atau penambahan jumlah pemilih. 
“kami harap pada h-10 sudah ada data yang siap, dan h-7 terakhir dilakukan pengecekan ulang,” ujarnya.
selain itu, massuryati juga menekankan pentingnya ptps, panwascam, dan bawaslu kabupaten/kota untuk menganalisis data pemilih yang sudah diumumkan dalam dpt, termasuk untuk mencatat pemilih yang telah meninggal dunia. 
baca juga:pulau bangka tak hanya terkenal akan timah, ini sajian khas yang wajib dicoba!
baca juga:warga desa belanti resah, buaya muncul di sungai komering, begini reaksi mereka!
"sejak penetapan dpt pada 22 september, kami telah meminta kpu untuk menandai pemilih yang sudah meninggal agar tidak terjadi kesalahan pengiriman undangan," imbuhnya.
hal ini bertujuan untuk mencegah pengiriman undangan kepada pemilih yang sudah meninggal, yang jelas tidak mungkin hadir pada pemilu. 
"ini adalah langkah preventif untuk menghindari penyalahgunaan form j pemberitahuan. kami mengikuti petunjuk dari bawaslu ri untuk memastikan hal ini dilakukan,” tegasnya.
menurut massuryati, sejak 15 november, bawaslu kabupaten/kota telah memverifikasi data pemilih yang sudah meninggal di wilayah masing-masing, agar mereka tidak menerima undangan.
massuryati juga menekankan pentingnya pemahaman yang benar mengenai kewenangan bawaslu terkait pelanggaran.
 “pelaporan pelanggaran harus melalui bawaslu terlebih dahulu, dan setelah itu baru diteruskan ke sentra gakumdu atau kepolisian jika diperlukan. harap jangan sampai ada kekeliruan dalam penyampaian informasi ke media," tambahnya.
rangkaian kegiatan pengawasan ini akan berlanjut hingga puncak acara pada 27 november mendatang, sebagai penutupan dari tahapan pemilu. "kami pastikan seluruh pihak mematuhi peraturan yang telah diterbitkan, seperti pkpu no.17, se 114, dan pkpu no.18," ujar massuryati.
sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilu, bawaslu berperan dalam mencegah segala bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu. “kampanye rapat umum akan berakhir pada 22 november, dan hari tenang dimulai pada 23 november,” jelas massuryati.
selain itu, bawaslu juga mengawasi distribusi logistik dan persiapan tempat pemungutan suara (tps). 
"distribusi logistik akan berlangsung hingga ke pps dan tps, dan setelah pemungutan suara, rekapitulasi hasil akan dilakukan mulai dari tingkat pps, ppk, hingga kpu provinsi untuk pemilihan gubernur," tutupnya.
massuryati juga menekankan pentingnya pemahaman yang jelas terkait istilah dalam data pemilih di pemilu kali ini.
 “seperti yang diatur dalam pkpu no.17, pemilih pindahan hanya diperbolehkan memilih dalam dua jam terakhir, sementara pemilih tambahan yang menggunakan ktp dapat memilih pada pukul 12.00 wib sesuai alamat yang tertera,” pungkasnya.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 17 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan