Skandal Beras Premium Terkuak; Empat Raksasa Industri Diperiksa, 212 Merek Terindikasi Curang!

Reporter: Aldo |

Editor: Ros Suhendra |

Minggu , 13 Jul 2025 - 17:30

Skandal Beras Premium Terkuak, Empat Raksasa Industri Diperiksa--Sumeks

Produk seperti Sania, Sovia, Fortune, dan Siip ditemukan tak sesuai standar mutu di Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Jabodetabek, hingga Yogyakarta.

Food Station

Merek Alfamidi Setra Pulen, Ramos Premium, dan Setra Ramos bermasalah di Sulsel, Kalsel, Jabar, dan Aceh.

PT Belitang Panen Raya

Produk Raja Platinum dan Raja Ultima mencatat pelanggaran mutu di Jateng, Kalsel, Jabar, dan Jabodetabek.

PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group)

Beras merek Ayana didapati tidak sesuai regulasi di Yogyakarta dan Jabodetabek.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim, Brigjen Pol Helfi Assegaf, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap keempat perusahaan telah dilakukan. Namun, ia menegaskan proses masih dalam tahap awal dan belum masuk ke penyidikan lanjutan.

Pengawasan Diperketat, Pengadilan Jadi Ujian Akhir

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai, pemanggilan empat perusahaan tersebut baru sebatas “pintu masuk” menuju pembongkaran skandal yang lebih luas. “Jangan berhenti di pemeriksaan administratif. Harus ada proses hukum yang transparan hingga ke pengadilan,” tegasnya.

Ia juga mendesak masyarakat turut mengawasi jalannya proses hukum agar tidak dikandaskan oleh kekuatan modal dan jaringan oligarki pangan.

skandal beras premium terkuak; empat raksasa industri diperiksa, 212 merek terindikasi curang!                             jakarta, koranprabumulihpos.com – polemik beras premium kembali memanas. di balik kemasan mewah dan label 'berkualitas tinggi', aroma kecurangan mulai tercium tajam! 
satgas pangan bareskrim polri resmi memeriksa empat perusahaan besar dalam dugaan pengoplosan beras dan pelanggaran mutu yang mengejutkan publik.
empat nama top yang kini berada dalam sorotan hukum yakni: wilmar group, food station, pt belitang panen raya, dan pt sentosa utama lestari (japfa group).
pada kamis 10 juli 2025, pemeriksaan dilakukan. hal ini sebagai tindak lanjut investigasi kementerian pertanian yang mengungkap adanya penyimpangan serius dalam distribusi pangan.
baca juga:70% anggota tim ai elit meta berasal dari china, ini profil mereka
baca juga:dukung pendidikan anak kurang mampu, bupati oki siapkan lahan sekolah berasrama
212 merek terseret, dugaan kerugian negara capai rp 99 triliun
kementerian pertanian (kementan) sebelumnya mengungkap temuan mengejutkan! 212 merek beras diduga tidak sesuai mutu, mengandung unsur campuran (oplosan), menjual di atas harga eceran tertinggi (het), bahkan menyunat berat kemasan.
menteri pertanian, andi amran sulaiman, menyatakan sikap tegas terhadap para pelaku industri pangan yang terbukti curang. “negara bisa merugi hingga rp 99 triliun. ini bukan hanya soal beras, tapi keadilan untuk rakyat yang telah membayar mahal demi kualitas yang semu,” kata amran.
empat perusahaan besar mulai diperiksa
baca juga:petani pilih jual ke bulog, stok beras sumsel melimpah
baca juga:manfaat air beras untuk kecantikan, rahasia alami kulit sehat dan glowing
berikut rincian hasil pemeriksaan awal terhadap empat perusahaan besar:
wilmar group
produk seperti sania, sovia, fortune, dan siip ditemukan tak sesuai standar mutu di aceh, lampung, sulawesi selatan, jabodetabek, hingga yogyakarta.
food station
merek alfamidi setra pulen, ramos premium, dan setra ramos bermasalah di sulsel, kalsel, jabar, dan aceh.
pt belitang panen raya
produk raja platinum dan raja ultima mencatat pelanggaran mutu di jateng, kalsel, jabar, dan jabodetabek.
baca juga:menghadapi panen raya, bulog sumsel babel maksimalkan kerjasama gudang mitra untuk serap beras
baca juga:modus baru! beras medium dikemas ulang jadi premium, mentan ambil langkah tegas
pt sentosa utama lestari (japfa group)
beras merek ayana didapati tidak sesuai regulasi di yogyakarta dan jabodetabek.
direktur tindak pidana ekonomi dan khusus (dirtipideksus) bareskrim, brigjen pol helfi assegaf, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap keempat perusahaan telah dilakukan. namun, ia menegaskan proses masih dalam tahap awal dan belum masuk ke penyidikan lanjutan.
pengawasan diperketat, pengadilan jadi ujian akhir
pengamat kepolisian bambang rukminto menilai, pemanggilan empat perusahaan tersebut baru sebatas “pintu masuk” menuju pembongkaran skandal yang lebih luas. “jangan berhenti di pemeriksaan administratif. harus ada proses hukum yang transparan hingga ke pengadilan,” tegasnya.
ia juga mendesak masyarakat turut mengawasi jalannya proses hukum agar tidak dikandaskan oleh kekuatan modal dan jaringan oligarki pangan.
baca juga:bulog optimalkan penyerapan gabah dan beras di lahat, targetkan 9.505 ton gabah pada 2025
baca juga:mentan warning pengusaha: jangan jual beras dan minyak goreng di atas het
data uji lab: mayoritas beras premium tak sesuai mutu
berdasarkan hasil laboratorium gabungan kementan, badan pangan nasional, dan kejaksaan agung:
85,56% beras premium dinyatakan tidak sesuai mutu
59,78% dijual melebihi het
21% tidak sesuai berat kemasan
potensi kerugian negara mencapai rp 99 triliun
ahli: distorsi pasar dan dugaan kartel mengintai
pakar pertanian suardi bakri menyoroti fenomena harga beras naik meski stok nasional diklaim melimpah. menurutnya, ini pertanda adanya distorsi serius dalam pasar. “jika produksi tinggi tapi harga justru melonjak, pasti ada kekuatan besar yang bermain. bisa jadi ini bagian dari upaya menguasai pasar secara sepihak,” ujar suardi.
ia menekankan perlunya intervensi pemerintah yang lebih tegas untuk membongkar praktik kartel dan monopoli yang merugikan petani dan konsumen.
pemerintah janji tindak lanjut total
pemeriksaan terhadap empat perusahaan ini disebut hanya awal dari pemeriksaan lanjutan terhadap lebih dari 200 produsen lainnya. jika terbukti melakukan manipulasi, para pelaku dapat dijerat dengan:
uu perlindungan konsumen
uu pangan
kuhp tentang penipuan dan persaingan usaha tidak sehat
pemerintah menegaskan bahwa upaya penindakan akan dilakukan secara menyeluruh demi melindungi hak konsumen dan menjaga stabilitas pasar pangan nasional.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 14 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan