KemenPANRB Tegaskan FWA ASN Bersifat Opsional

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Senin , 30 Jun 2025 - 15:30

KemenPANRB Tegaskan FWA ASN Bersifat Opsional foto : Ros Prabumulih Pos--

Fleksibilitas Lokasi memungkinkan ASN bekerja dari kantor, rumah, atau lokasi lain yang ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi. Kriteria untuk tugas yang dapat dijalankan secara fleksibel meliputi:

Tugas kedinasan yang bisa dikerjakan di luar kantor tanpa memerlukan ruang atau peralatan khusus.
Tugas yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan memiliki interaksi tatap muka minimal.
Tugas yang tidak membutuhkan supervisi terus-menerus.

Sementara itu, fleksibilitas waktu adalah pengaturan jam kerja untuk mencapai target kinerja dan jumlah jam kerja sesuai peraturan. Bentuknya bisa berupa kerja sif atau waktu kerja yang lebih fleksibel (dinamis).

Kerja sif diterapkan untuk tugas dengan jam kerja lebih dari 8,5 jam sehari atau tugas kedinasan yang membutuhkan kerja lebih dari 5 hari.

Rini menambahkan bahwa fleksibilitas kerja dinamis tidak terikat jam kantor, namun tetap harus memenuhi hari dan jam kerja sesuai regulasi.

Penting diingat, FWA tidak diperuntukkan bagi pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin atau pegawai baru. PPK juga berwenang menambahkan kriteria sesuai sifat dan karakteristik tugas.

Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Tahapan penetapan, penerapan, pemantauan, dan evaluasi FWA menjadi wewenang PPK, dengan pemantauan wajib dilakukan setiap enam bulan sekali. Hasil evaluasi akan digunakan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Kebijakan ini, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025, bertujuan membuka peluang bagi instansi pemerintah untuk mengadopsi model kerja yang lebih adaptif.

Harapannya, ASN dapat bekerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) sesuai kebutuhan, dengan pengaturan jam kerja yang dinamis, demi peningkatan efisiensi dan kualitas layanan publik.

kemenpanrb tegaskan fwa asn bersifat opsional                            jakarta, koranprabumulihpos.com – kebijakan pengaturan kerja fleksibel atau flexible working arrangement (fwa) bagi aparatur sipil negara (asn) bukanlah sebuah keharusan yang mengikat setiap instansi pemerintah. 
hal ini ditegaskan oleh rini widyantini, reformasi birokrasi (panrb), dalam rapat kerja bersama komisi ii dpr ri, senin. menurut rini, fwa bersifat opsional, memberikan keleluasaan bagi instansi untuk memilih penerapannya.
"fleksibilitas kerja ini bersifat opsional, bukan kewajiban," jelas rini di kompleks parlemen, senayan. "artinya, instansi pemerintah memiliki pilihan untuk mengadopsinya atau tidak."
penerapan fwa dimungkinkan bagi instansi yang telah memiliki kerangka pengaturan yang jelas mengenai lokasi dan waktu kerja bagi asn di lingkungannya. 
baca juga:bkn gandeng kementerian panrb: rumah subsidi untuk 1.000 asn siap direalisasikan
baca juga:asn di prabumulih tak masuk kerja 10 tahun, menteri panrb: harus kembalikan gaji
rini menambahkan bahwa pedoman ini bukanlah sesuatu yang mendadak, melainkan hasil dari survei dan uji coba di beberapa instansi. tujuannya adalah memastikan fleksibilitas kerja dapat diukur berdasarkan kinerja, sembari tetap menjamin kualitas layanan publik.
fwa: bukan sekadar kelonggaran, melainkan disiplin berbasis prinsip
rini menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti asn mendapatkan kelonggaran disiplin. sebaliknya, ada empat prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam penerapannya:

bukan hak pegawai: fwa diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dan harus selaras dengan tujuan organisasi. ini bukanlah hak mutlak yang bisa dituntut oleh setiap asn.
menyesuaikan kebutuhan instansi: penerapan fwa harus diselaraskan dengan kebutuhan dan karakteristik tugas masing-masing instansi.
menjaga tanggung jawab dan akuntabilitas: meskipun fleksibel, asn tetap dituntut untuk menjaga akuntabilitas dan tanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya. pemanfaatan sistem pemerintah berbasis elektronik (spbe) menjadi kunci dalam hal ini.

baca juga:disiplin asn usai lebaran, kementerian panrb minta ppk lakukan pengawasan ketat
baca juga:menpanrb tetapkan fwa, pns dan pppk bisa wfh usai lebaran
mengikuti etika dan peraturan: etika dan peraturan yang berlaku tetap menjadi landasan utama dalam pelaksanaan fwa.
dua dimensi fleksibilitas: lokasi dan waktu
dalam paparannya, rini menjelaskan bahwa fwa mencakup dua dimensi utama: fleksibilitas lokasi dan fleksibilitas waktu. namun, penerapannya tidak bisa diberikan secara merata kepada semua tugas atau pegawai, melainkan harus memenuhi kriteria yang ketat.
fleksibilitas lokasi memungkinkan asn bekerja dari kantor, rumah, atau lokasi lain yang ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) atau pimpinan instansi. kriteria untuk tugas yang dapat dijalankan secara fleksibel meliputi:

tugas kedinasan yang bisa dikerjakan di luar kantor tanpa memerlukan ruang atau peralatan khusus.
tugas yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan memiliki interaksi tatap muka minimal.
tugas yang tidak membutuhkan supervisi terus-menerus.

baca juga:men panrb: pengangkatan casn serentak 2024 butuh waktu, harus teliti dan hati-hati
baca juga:kementerian panrb tetapkan pengangkatan cpns serentak pada 1 oktober 2025 dan pppk 1 maret 2026
sementara itu, fleksibilitas waktu adalah pengaturan jam kerja untuk mencapai target kinerja dan jumlah jam kerja sesuai peraturan. bentuknya bisa berupa kerja sif atau waktu kerja yang lebih fleksibel (dinamis). 
kerja sif diterapkan untuk tugas dengan jam kerja lebih dari 8,5 jam sehari atau tugas kedinasan yang membutuhkan kerja lebih dari 5 hari.
rini menambahkan bahwa fleksibilitas kerja dinamis tidak terikat jam kantor, namun tetap harus memenuhi hari dan jam kerja sesuai regulasi. 
penting diingat, fwa tidak diperuntukkan bagi pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin atau pegawai baru. ppk juga berwenang menambahkan kriteria sesuai sifat dan karakteristik tugas.
pemantauan dan evaluasi berkelanjutan
tahapan penetapan, penerapan, pemantauan, dan evaluasi fwa menjadi wewenang ppk, dengan pemantauan wajib dilakukan setiap enam bulan sekali. hasil evaluasi akan digunakan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.
baca juga:kementerian panrb terapkan sistem kerja fleksibel untuk peningkatan kinerja asn
baca juga:menteri panrb imbau aparatur negara lapor harta kekayaan, ini batas waktunya
kebijakan ini, yang diatur dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 4 tahun 2025, bertujuan membuka peluang bagi instansi pemerintah untuk mengadopsi model kerja yang lebih adaptif. 
harapannya, asn dapat bekerja dari mana saja (work from anywhere/wfa) sesuai kebutuhan, dengan pengaturan jam kerja yang dinamis, demi peningkatan efisiensi dan kualitas layanan publik.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 1 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan