KORANPRABUMULIHPOS.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyelesaian seluruh proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menggunakan skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) paling lambat pada 2026. Setelah itu, pembangunan IKN sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Otorita IKN (OIKN).
Sejak 2022 hingga 2024, PUPR memegang peran penting dalam pembangunan infrastruktur tahap awal IKN di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Memasuki tahap kedua, estafet pembangunan akan dialihkan ke OIKN, sementara PUPR hanya menuntaskan sisa pekerjaan yang belum selesai.
Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, mengungkapkan masih ada sejumlah proyek MYC yang berjalan. Ia berharap semua bisa tuntas sesuai target.
“MYC memang belum rampung seluruhnya, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Paling lambat 2026 harus sudah beres,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Diana memastikan anggaran yang tersedia cukup, meski sebelumnya dana sekitar Rp14 triliun sempat diblokir. Salah satu proyek yang masih berjalan adalah pembangunan jalan tol menuju kawasan IKN.
Sebelumnya, Menteri PUPR Dody Hanggodo juga menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berlanjut. Namun, seluruh proyek ke depan akan dikerjakan oleh OIKN di bawah pimpinan Basuki Hadimuljono.
“Kami hanya menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum tuntas. Itu pun tidak banyak, anggaran juga sudah siap,” kata Dody, Minggu (29/6/2025).