Pemerintah Matangkan Pemindahan ASN & Kementerian ke IKN

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 13 Nov 2025 - 20:28

Pemerintah Matangkan Pemindahan ASN dan Kementerian ke IKN--Antara

IKN, KORANPRABUMULIHPOS.COM — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pengganti DKI Jakarta, melainkan simbol transformasi tata kelola pemerintahan menuju era baru birokrasi yang adaptif, digital, dan berkelanjutan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini berada di garis depan dalam menyiapkan kebijakan pemindahan kementerian/lembaga serta Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN, seiring percepatan pembangunan infrastruktur tahap kedua di wilayah tersebut.

Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menegaskan bahwa proses pemindahan ke IKN bukan hanya persoalan logistik atau perpindahan kantor semata. Lebih dari itu, ini adalah momentum untuk melakukan revolusi mental dan budaya kerja bagi seluruh ASN.

“Pemindahan ini bukan semata relokasi fisik, tetapi transformasi cara kerja pemerintah. Kita tidak hanya pindah kantor, tetapi juga pindah pola pikir, cara melayani, dan budaya kerja. Pemerintahan di IKN harus menjadi contoh tata kelola baru yang efisien dan berintegritas,” ujar Purwadi usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap I dan II IKN bersama Komisi II DPR RI di kawasan IKN, Selasa (11/11/2025).

Penapisan Kementerian dan ASN Dilakukan Secara Bertahap dan Strategis

Purwadi menjelaskan bahwa sejak 2022, Kementerian PANRB telah melakukan serangkaian analisis dan penyusunan rekomendasi terkait tahapan pemindahan kementerian/lembaga ke IKN. Proses tersebut dilakukan melalui penapisan komprehensif yang melibatkan evaluasi fungsi kelembagaan, peran strategis, dan kesiapan sumber daya manusia.

Dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024, dilakukan pula penyesuaian besar-besaran terhadap struktur organisasi pemerintahan. Langkah tersebut meliputi restrukturisasi jabatan, redistribusi pegawai, hingga penataan aset kementerian/lembaga agar selaras dengan visi pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan modern dan berkelanjutan.

“Kita lakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan arah pembangunan IKN dan strategi pemerintahan baru. Tujuannya agar perpindahan lembaga dan ASN bisa lebih efektif, efisien, dan terukur,” ungkap Purwadi.

Proses penyaringan ini didasarkan pada tiga indikator utama:

1. Peran strategis lembaga. Apakah kementerian atau lembaga tersebut memiliki fungsi penting dalam mendukung daya saing nasional, kemandirian ekonomi, serta pelayanan publik.

pemerintah matangkan pemindahan asn & kementerian ke ikn                            ikn, koranprabumulihpos.com — pemerintah indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadikan ibu kota nusantara (ikn) bukan sekadar pengganti dki jakarta, melainkan simbol transformasi tata kelola pemerintahan menuju era baru birokrasi yang adaptif, digital, dan berkelanjutan.
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) kini berada di garis depan dalam menyiapkan kebijakan pemindahan kementerian/lembaga serta aparatur sipil negara (asn) ke ikn, seiring percepatan pembangunan infrastruktur tahap kedua di wilayah tersebut.
wakil menteri panrb, purwadi arianto, menegaskan bahwa proses pemindahan ke ikn bukan hanya persoalan logistik atau perpindahan kantor semata. lebih dari itu, ini adalah momentum untuk melakukan revolusi mental dan budaya kerja bagi seluruh asn.
“pemindahan ini bukan semata relokasi fisik, tetapi transformasi cara kerja pemerintah. kita tidak hanya pindah kantor, tetapi juga pindah pola pikir, cara melayani, dan budaya kerja. pemerintahan di ikn harus menjadi contoh tata kelola baru yang efisien dan berintegritas,” ujar purwadi usai menghadiri rapat koordinasi dan monitoring capaian pembangunan tahap i dan ii ikn bersama komisi ii dpr ri di kawasan ikn, selasa (11/11/2025).
baca juga:bukan jabatan politik: mk putuskan masa jabatan kapolri tak seiring presiden
baca juga:presiden prabowo tetapkan 10 tokoh sebagai pahlawan nasional 2025: pengakuan bagi pejuang bangsa 
penapisan kementerian dan asn dilakukan secara bertahap dan strategis
purwadi menjelaskan bahwa sejak 2022, kementerian panrb telah melakukan serangkaian analisis dan penyusunan rekomendasi terkait tahapan pemindahan kementerian/lembaga ke ikn. proses tersebut dilakukan melalui penapisan komprehensif yang melibatkan evaluasi fungsi kelembagaan, peran strategis, dan kesiapan sumber daya manusia.
dengan terbentuknya kabinet merah putih pada oktober 2024, dilakukan pula penyesuaian besar-besaran terhadap struktur organisasi pemerintahan. langkah tersebut meliputi restrukturisasi jabatan, redistribusi pegawai, hingga penataan aset kementerian/lembaga agar selaras dengan visi pembangunan ikn sebagai pusat pemerintahan modern dan berkelanjutan.
“kita lakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan arah pembangunan ikn dan strategi pemerintahan baru. tujuannya agar perpindahan lembaga dan asn bisa lebih efektif, efisien, dan terukur,” ungkap purwadi.
baca juga:prabowo resmikan komite berisi 10 tokoh nasional, ini daftarnya
baca juga:tekan biaya ekonomi, prabowo fokus bangun kereta listrik di luar jawa 
proses penyaringan ini didasarkan pada tiga indikator utama:
1. peran strategis lembaga. apakah kementerian atau lembaga tersebut memiliki fungsi penting dalam mendukung daya saing nasional, kemandirian ekonomi, serta pelayanan publik.
2. keterlibatan dalam sistem pengambilan keputusan nasional dan keamanan negara. lembaga yang memiliki fungsi koordinatif atau strategis akan menjadi prioritas untuk dipindahkan lebih awal.
3. analisis risiko. menilai potensi dampak administratif dan operasional jika lembaga tersebut belum segera dipindahkan ke ikn.
baca juga:ignasius jonan muncul di istana, bahas apa dengan presiden prabowo?
baca juga:prabowo mau datangkan guru selandia baru dan kirim mahasiswa ri belajar ke sana
tahapan pemindahan asn berjalan sesuai roadmap nasional
sebagai tindak lanjut, pada januari 2025 menteri panrb telah menerbitkan surat edaran tentang penyesuaian pemindahan kementerian/lembaga dan asn ke ikn. dokumen tersebut menjadi acuan resmi bagi seluruh instansi pusat dalam menyiapkan proses transisi yang selaras dengan perkembangan pembangunan fisik dan kelembagaan di ikn.
pemindahan asn akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2028, beriringan dengan penetapan ikn sebagai pusat pemerintahan politik nasional. pemerintah memastikan bahwa setiap tahapannya akan memperhatikan aspek kesiapan infrastruktur, hunian, konektivitas, hingga pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
basuki hadimuljono: pembangunan ikn terus berlanjut dan terjamin regulasi
baca juga:komdigi incar 3 pusat data nasional tuntas di akhir pemerintahan prabowo–gibran
baca juga:morning routine: langkah sederhana menuju hidup lebih fokus dan produktif
kepala otorita ikn, basuki hadimuljono, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa pemerintah telah memperkuat dasar hukum pembangunan ikn melalui peraturan presiden nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025.
regulasi tersebut, kata basuki, menegaskan arah pembangunan nasional sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan ikn meskipun terjadi perubahan dinamika politik atau kabinet.
 “perpres ini memberikan kepastian bagi masyarakat, dunia usaha, dan investor. tidak perlu ragu, pembangunan ikn terus berjalan dan berada di jalur yang tepat. pemerintah menjamin seluruh proyek strategis nasional di ikn akan diselesaikan sesuai target,” ujar basuki.
ikn jadi prototipe kota cerdas dan hijau indonesia
sejak tahap pertama pembangunan yang berlangsung dari 2022 hingga 2024, wajah ikn telah berubah pesat. berbagai infrastruktur utama telah berdiri megah, mulai dari istana garuda, kompleks perkantoran pemerintahan, hunian asn dan menteri, rumah sakit modern, hotel, hingga bandara vvip.
pembangunan ini melibatkan investasi swasta dengan mengedepankan prinsip bangunan gedung hijau (bgh) dan bangunan gedung cerdas (bgc). seluruh aktivitas konstruksi diawasi melalui command center canggih berbasis cctv, drone, dan internet of things (iot), memungkinkan pemantauan progres pembangunan secara real-time dari berbagai titik.
memasuki tahun 2025, sejumlah proyek multiyears dari tahap pertama masih terus berlanjut, termasuk penyelesaian istana wakil presiden, masjid negara, hunian asn tambahan, serta jalan tol balikpapan–ikn yang ditargetkan rampung pada akhir tahun.
tahap kedua pembangunan (2025–2028) akan berfokus pada pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, peningkatan konektivitas antarkawasan, penataan kawasan sepaku, serta penyediaan ruang terbuka hijau yang luas sebagai bagian dari visi ikn sebagai kota hutan berkelanjutan. pemerintah juga mulai mendorong investasi di sektor pendidikan tinggi dan riset agar ikn menjadi pusat inovasi dan ilmu pengetahuan di masa depan.
pemerintah siapkan transformasi asn menuju era digital
selain pembangunan fisik, kementerian panrb menekankan pentingnya menyiapkan sdm aparatur yang adaptif dan digital-ready. seluruh asn yang akan dipindahkan ke ikn diharapkan mampu bekerja dengan pendekatan kolaboratif, data-driven, serta berbasis teknologi digital.
pemerintah juga tengah mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) sebagai tulang punggung tata kelola pemerintahan di ikn, sehingga pelayanan publik dapat berjalan cepat, transparan, dan bebas dari praktik birokrasi berbelit.
“kita ingin asn di ikn menjadi representasi aparatur negara masa depan: profesional, berintegritas, dan melek teknologi. inilah wujud nyata reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil,” tegas wamen purwadi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 14 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan