20 Menara Hunian di IKN Rampung, Pemerintah Mulai Serahkan Kunci Rumah ke Masyarakat

KORANPRABUMULIHPOS.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai selesainya pembangunan 20 menara hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini sudah siap dihuni.

Ara menjelaskan bahwa proyek pembangunan hunian di IKN terus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Sebanyak 20 menara di IKN sudah selesai dibangun dan siap untuk digunakan,” ujarnya saat konferensi pers setelah menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (19/3) malam.

Pembangunan hunian beserta infrastruktur pendukung di IKN merupakan bagian dari proyek tahap II yang direncanakan selesai pada periode 2025–2029.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti pada Januari 2025 juga menyatakan bahwa 47 menara rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN diharapkan selesai pada tahun yang sama. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bahkan menargetkan seluruh tower hunian untuk ASN akan selesai pada Maret 2025.

BACA JUGA:Program Sosial Polda Sumsel: Renovasi Rumah Warga Dwikora Palembang

BACA JUGA:Banjir Lubuk Keliat: 50 Rumah Terendam, Pemerintah dan Polisi Bergerak Cepat Tanggapi Situasi

Selain melaporkan perkembangan pembangunan rumah di IKN, Maruarar juga menyampaikan kepada Presiden mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung program perumahan, termasuk pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, Maruarar juga melaporkan hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang nantinya akan digunakan oleh MBR, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Maruarar juga menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil membangun dan menyalurkan lebih dari 130.000 unit rumah subsidi.

Presiden kemudian menekankan pentingnya agar berbagai kebijakan perumahan yang pro-rakyat ini terus disosialisasikan secara luas.

BACA JUGA:Sumsel Tangguh! 2.500 Rumah Tak Layak Huni Dibedah dalam 100 Hari

BACA JUGA:Cara Ampuh Usir Semut Dipekarangan Rumah, Cukup Gunakan 4 Bahan Alami Ini

“Presiden meminta agar kebijakan pro-rakyat yang dibuat, seperti pembebasan biaya BPHTB yang semula 5 persen menjadi 0 persen, serta pembebasan biaya PBG dan PPN yang ditanggung oleh pemerintah hingga Juni 2025, dapat disosialisasikan secara masif ke daerah-daerah, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” tambah Maruarar.(*)