Rutan Prabumulih Perluas Akses Bantuan Hukum Lewat Program Legal Clinic Collaboration

Reporter: Erna Nur |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 20 Nov 2025 - 19:45

Rutan Prabumulih Perluas Akses Bantuan Hukum Lewat Program Legal Clinic Collaboration--Foto: Prabupos

PRABUMULIH, KORANPRABULIHPOS.COM - Upaya memperluas layanan bantuan hukum yang adil bagi masyarakat serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terus digencarkan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Prabumulih.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai mitra strategis sebagai bagian dari pelaksanaan program Legal Clinic Collaboration (LCC).

Kegiatan itu digelar di ruang rapat Rutan Prabumulih pada Kamis, 20 November 2025, dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kementerian Agama (Kemenag) Kota Prabumulih, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Prabumulih.

Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, Sandy Wiguna, SKom., MSi., menjelaskan bahwa LCC merupakan inovasi yang disusun untuk memperluas pintu akses layanan bantuan hukum bagi publik.

Melalui program ini, masyarakat maupun WBP dapat berkonsultasi, memperoleh pendampingan hukum, hingga menerima advokasi sesuai kebutuhan mereka.

“Program ini merupakan bagian dari implementasi Proyek Perubahan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional 1 (PKN 1) guna memenuhi syarat menuju predikat tertentu,” jelas Sandy di ruang kerjanya.

Ia menegaskan bahwa LCC tidak sekadar memenuhi target proyek perubahan, melainkan hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan hukum.

“Kami mengusulkan layanan ini sebagai bagian dari Proyek Perubahan, agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses pelayanan publik berbasis hukum,” tambahnya.

Sandy menjelaskan bahwa lembaga-lembaga yang diajak bekerja sama memegang peran penting dalam membangun ekosistem pelayanan hukum terpadu.

Dengan adanya MoU ini, LBH, Kemenag, LSM, dan PWI dapat bertindak sebagai penghubung bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan hukum tanpa harus mendatangi Rutan secara langsung.

rutan prabumulih perluas akses bantuan hukum lewat program legal clinic collaboration                            prabumulih, koranprabulihpos.com - upaya memperluas layanan bantuan hukum yang adil bagi masyarakat serta warga binaan pemasyarakatan (wbp) terus digencarkan oleh rumah tahanan negara (rutan) kelas iib prabumulih.
komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (mou) dan perjanjian kerja sama (pks) dengan berbagai mitra strategis sebagai bagian dari pelaksanaan program legal clinic collaboration (lcc).
kegiatan itu digelar di ruang rapat rutan prabumulih pada kamis, 20 november 2025, dengan melibatkan lembaga bantuan hukum (lbh), kementerian agama (kemenag) kota prabumulih, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (lsm), dan persatuan wartawan indonesia (pwi) kota prabumulih.
kepala rutan kelas iib prabumulih, sandy wiguna, skom., msi., menjelaskan bahwa lcc merupakan inovasi yang disusun untuk memperluas pintu akses layanan bantuan hukum bagi publik.
baca juga:rutan prabumulih perluas akses bantuan hukum lewat program legal clinic collaboration
baca juga:muara enim raih prestasi, kemiskinan turun dan ekonomi tumbuh pesat
melalui program ini, masyarakat maupun wbp dapat berkonsultasi, memperoleh pendampingan hukum, hingga menerima advokasi sesuai kebutuhan mereka.
“program ini merupakan bagian dari implementasi proyek perubahan kepala kantor wilayah (kakanwil) dalam pelatihan kepemimpinan nasional 1 (pkn 1) guna memenuhi syarat menuju predikat tertentu,” jelas sandy di ruang kerjanya.
ia menegaskan bahwa lcc tidak sekadar memenuhi target proyek perubahan, melainkan hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan hukum.
“kami mengusulkan layanan ini sebagai bagian dari proyek perubahan, agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses pelayanan publik berbasis hukum,” tambahnya.
baca juga:simpan sabu di casing hp, ateng diringkus satresnarkoba polres prabumulih 
baca juga:syahadat di rutan prabumulih, kisah jm temukan kedamaian batin di balik jeruji
sandy menjelaskan bahwa lembaga-lembaga yang diajak bekerja sama memegang peran penting dalam membangun ekosistem pelayanan hukum terpadu.
dengan adanya mou ini, lbh, kemenag, lsm, dan pwi dapat bertindak sebagai penghubung bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan hukum tanpa harus mendatangi rutan secara langsung.
“melalui lcc, lembaga-lembaga yang terlibat akan menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik di rutan prabumulih,” ujar sandy.
ia juga menekankan bahwa program ini merupakan terobosan baru di lingkungan rutan prabumulih. meski komunikasi dengan pihak eksternal sebenarnya sudah terjalin, kerja sama tersebut belum pernah diformalkan sebelumnya.
baca juga:pemkot prabumulih siapkan langkah besar benahi kabel semerawut, provider fo wajib tertib!
baca juga:syahadat di rutan prabumulih, kisah jm temukan kedamaian batin di balik jeruji
“proyek perubahan ini merupakan inovasi pertama dan belum pernah diterapkan sebelumnya. ini menjadi langkah baru agar pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan hukum, dapat lebih mudah dijangkau,” tegasnya.
sandy menambahkan bahwa hubungan rutan dengan berbagai pihak seperti lsm dan pwi selama ini lebih banyak berkaitan dengan penyebaran informasi atau publikasi kegiatan. melalui mou terbaru, fungsi mereka diperluas untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terkait layanan hukum.
“selama ini kegiatan memang berjalan, tapi belum memiliki wadah resmi. hari ini kami mengundang bapak kakanwil sebagai mediator dalam proses legalisasi kerja sama ini,” jelasnya.
dengan adanya wadah resmi ini, rutan prabumulih memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerima, menindaklanjuti, dan merespons keluhan maupun permintaan bantuan hukum masyarakat melalui lembaga mitra.
sandy juga memaparkan bahwa hasil kajian kakanwil menunjukkan masyarakat lebih nyaman menyampaikan persoalan melalui lbh, lsm, maupun pwi daripada datang langsung ke kantor pemerintah, termasuk rutan.
“dari penelitian beliau, masyarakat saat ini lebih mudah berkomunikasi dengan lbh, pwi, dan lsm dibandingkan mendatangi rutan secara langsung,” ungkapnya.
atas dasar itu, rutan membuka ruang yang lebih luas bagi lembaga-lembaga tersebut dalam membantu proses pelayanan hukum. dengan pola ini, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan secara lebih leluasa, sementara rutan dapat menindaklanjutinya melalui mekanisme resmi di bawah program lcc.
dengan ditandatanganinya mou dan pks tersebut, rutan kelas iib prabumulih berharap lcc dapat menjadi contoh layanan hukum yang inklusif, transparan, dan mudah dijangkau di wilayah sumatra selatan.
sandy menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperbaiki sistem layanan, memperluas kerja sama, dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum.
ia mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai kanal yang tersedia—baik melalui lbh, kemenag, lsm, maupun pwi. dengan kemudahan akses ini, diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan mencari bantuan hukum akibat kendala birokrasi atau keterbatasan informasi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 21 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan