BKN Gandeng Kementerian PANRB: Rumah Subsidi untuk 1.000 ASN Siap Direalisasikan

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menandatangani Nota Kesepahaman terkait penyediaan dan pemutakhiran data serta informasi statistik untuk mendukung program subsidi rumah bagi aparatur sipil negara (ASN). 

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah, bersama Kementerian PANRB, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden RI yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya dalam hal penyediaan hunian terjangkau bagi ASN yang berada di bawah naungan paguyuban Kementerian PANRB.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa masing-masing instansi di bawah paguyuban PANRB, termasuk BKN, LAN, dan ANRI, telah memperoleh alokasi subsidi rumah untuk 1.000 ASN. 

BACA JUGA:KORPRI Usul Tambah Usia Pensiun ASN, Ini Penjelasan Lengkap Kepala BKN

BACA JUGA:Deadline Mepet! BKN Desak Instansi Segera Tuntaskan Pengangkatan CASN 2024

Ia menambahkan bahwa instansi-instansi tersebut telah melakukan pendataan awal dengan memprioritaskan pegawai yang memiliki penghasilan di bawah Rp14 juta per bulan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung penyaluran subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Sebagai perpanjangan tangan presiden dalam urusan perumahan, Kementerian PKP akan membantu menyalurkan subsidi rumah untuk rakyat kecil,” ungkap Maruarar.

Ia juga menyampaikan bahwa realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi mengalami peningkatan signifikan hingga 1.173,92% atau lebih dari sebelas kali lipat pada triwulan pertama 2025.

BACA JUGA:Lolos ASN Bukan Akhir! BKN Tegaskan Kinerja Buruk Bisa Diberhentikan

BACA JUGA:BKN Imbau Daerah Anggarkan Gaji Non ASN hingga Diangkat jadi ASN

Tak hanya ASN, subsidi ini juga ditujukan kepada anggota TNI, POLRI, serta masyarakat umum.

“Kita sedang kejar pengumpulan data untuk rakyat Indonesia yang tidak punya gaji seperti petani, nelayan, tukang bakso untuk dapat akses dari rumah subsidi. Terdapat 23 ekosistem/komunitas yang kita targetkan untuk menerima subsidi ini,” tambah Maruarar.