PRABUMULIHPOS - Masyarakat Indonesia diramal bakal semakin menggunakan tabungan atau 'makan tabungan' untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama golongan menengah ke bawah. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di 2025.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan masyarakat akan semakin menguras tabungan apabila PPN menjadi naik 12%. Hal ini terjadi karena harga produk-produk yang turut naik.
BACA JUGA:Ini Perkembangan Kasus TPPO Mahasiswa Magang di Jerman
BACA JUGA:Dua Warga Palembang Diringkus Sat Narkoba, Edarkan Ekstasi ke Kota Lubuklinggau
"Fenomena makan tabungan makin dalam dan masif dirasakan terutama pada kelas menengah perkotaan," katanya kepada detik, Rabu kemarin.
Dia menjelaskan meskipun kebutuhan pokok, seperti beras tak dikenakan tarif PPN, masyarakat kelas menengah ke bawah tetap akan berdampak. Sebab mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan saja, tapi juga biaya kendaraan bermotor, barang elektronik, serta perumahan yang terkena tarif PPN.
Dengan begitu, daya beli masyarakat akan menurun. Belum lagi untuk produk kebutuhan seperti kosmetik dan skincare.
BACA JUGA:Ini Perkembangan Kasus TPPO Mahasiswa Magang di Jerman
BACA JUGA:Dua Warga Palembang Diringkus Sat Narkoba, Edarkan Ekstasi ke Kota Lubuklinggau
"Khawatir belanja masyarakat bisa turun, penjualan produk sekunder seperti elektronik, kendaraan bermotor, sampai kosmetik/skincare bisa melambat. Sasaran PPN ini kelas menengah dan diperkirakan 35% konsumsi rumah tangga nasional bergantung dari konsumsi kelas menengah," jelasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah memastikan harga-harga di industri ritel akan mengalami kenaikan seiring dengan naiknya tarif PPN. Ia khawatir kenaikan tarif PPN ini bisa membuat masyarakat menahan konsumsi.
"Iya kalau kenaikan PPN otomatis akan ada kenaikan harga. Untuk besarannya, belum tahu. Yang kami khawatirkan mereka menahan pembeli atau melakukan penghematan katanya kepada detik.
Daya beli masyarakat yang menurun akan berdampak pada penjualan. Padahal, industri ritel dalam negeri tengah dalam masa pemulihan setelah COVID-19. Untuk itu, dia berharap pemerintah menunda kebijakan tersebut.
BACA JUGA:Ini Perkembangan Kasus TPPO Mahasiswa Magang di Jerman