Ia bersama rekan-rekan guru mendesak agar Kepala Sekolah segera dinonaktifkan, demi menjaga ketenangan proses belajar mengajar.
“Anak-anak tidak mau belajar kalau kepala sekolah belum dinonaktifkan. Kami mohon agar persoalan ini disampaikan langsung kepada Gubernur Sumsel,” tegas Hendra.
BACA JUGA:APBN 2026 Bergejolak! 18 Gubernur Kompak Protes Kebijakan TKD Menkeu, Ini Respon Purbaya
BACA JUGA:Ketua TP PKK Prabumulih Kunjungi KWT Karya Mulya, Dorong Kemandirian Pangan dan Ekonomi Keluarga
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPRD Sumsel Alwis Gani menyampaikan apresiasi atas keberanian siswa dan guru dalam menyuarakan permasalahan. Ia berjanji akan menindaklanjuti seluruh aduan secara serius.
“Kami akan segera rapat bersama Disdik, BKD, dan Inspektorat untuk menelusuri akar persoalannya. Bila ada pelanggaran hukum, maka akan diselesaikan secara hukum. Tapi bila persoalannya menyangkut etika, akan kita selesaikan secara moral,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menjadi momen penting, di mana seluruh pihak akhirnya terbuka menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan.
DPRD dan Disdik Sumsel berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang muncul, agar dunia pendidikan di Ogan Ilir kembali tenang dan kondusif, serta kepercayaan siswa terhadap sekolah dapat pulih kembali.