JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa transformasi digital adalah salah satu alat yang sangat efektif dalam memberantas korupsi di sektor pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberi sambutan pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, pada hari Selasa.
"Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran penting dalam menciptakan sistem digital yang berfokus pada pencegahan korupsi. Transformasi digital bukan sekadar alat untuk modernisasi, melainkan juga merupakan senjata ampuh dalam upaya pemberantasan korupsi," ujar Meutya.
Dia juga menjelaskan bahwa komitmen untuk memberantas korupsi telah menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sesuai dengan Visi Asta Cita ketujuh.
BACA JUGA:Persiapkan Haji 2025, Menag Gelar Pembicaraan dengan Menteri Haji Arab Saudi
BACA JUGA:Kementerian BUMN Dukung Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Presiden menggarisbawahi urgensi reformasi dalam bidang politik, hukum, dan demokrasi, serta menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintah.
"Presiden menekankan pentingnya peran digitalisasi, penegakan hukum, dan reformasi sistem sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Bahkan, dalam kesempatan terakhir di Istana, beliau menekankan hal tersebut," jelas Meutya.
Meutya menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran strategis dalam pengembangan sistem digital yang mendukung pencegahan korupsi.
Menurutnya, transformasi digital perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan integritas dan transparansi melalui digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan serta reformasi birokrasi yang lebih efektif.
"Kita tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tapi juga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Mengingat kementerian ini berfokus pada transformasi digital, sudah semestinya kami menjadi contoh dalam hal ini," tambahnya.
Lebih lanjut, Meutya menyampaikan bahwa digitalisasi dalam pemerintahan telah menjangkau daerah pedesaan. Beberapa desa telah menerapkan berbagai layanan berbasis digital, seperti pelayanan administratif, surat menyurat, sistem pengaduan masyarakat melalui aplikasi, serta transparansi anggaran desa yang dapat diakses publik melalui situs resmi desa.
Meutya menilai langkah ini sebagai contoh nyata bagaimana teknologi dan digitalisasi dapat menjadi alat pemberantasan korupsi di tingkat desa.
"Saat ini, beberapa pemerintahan desa sudah menerapkan digitalisasi sebagai bentuk transparansi. Oleh karena itu, Kementerian ini harus tetap terdepan dalam hal tersebut," kata Meutya.
Namun, ia juga menekankan bahwa perubahan dalam sistem dan tata kelola organisasi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tanpa komitmen kuat dari para pelaku, seluruh upaya ini bisa berakhir sia-sia.