Rp13 Triliun Hasil Korupsi CPO Bakal Jadi Beasiswa, Usulan Presiden Prabowo

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar dana sitaan senilai Rp13 triliun dari kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dialihkan untuk mendukung program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Usulan itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, Senin (20/10/2025). Menurutnya, dana hasil sitaan koruptor sebaiknya dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.

“Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, salah satu prioritas pemerintahannya adalah mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain melalui pendidikan. Ia menekankan pentingnya menjaring anak-anak berbakat dari berbagai daerah tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga.

BACA JUGA:1 Tahun Prabowo - Gibran, 43 Skandal Korupsi Terbongkar, Kerugian Rp320 Triliun!

BACA JUGA:Reshuffle Kabinet, Prabowo: Demi Rakyat, Menteri Nakal Tak Akan Dikasihani

“Kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu, segala upaya akan kita lakukan untuk mengejar ini,” katanya.

Sebagai contoh, Prabowo menyinggung program SMA Garuda 10 yang baru diresmikan sebagai sekolah unggulan berstandar tinggi. Menurutnya, program tersebut akan diperluas ke berbagai daerah.

“Kalau bisa, sepuluh sekolah seperti ini setiap tahun. Kriterianya sangat tinggi, tapi tidak masalah. Kita negara besar,” tegasnya.

Selain mengusulkan alokasi dana sitaan koruptor untuk LPDP, Prabowo juga berkomitmen memperkuat sistem pengawasan agar uang negara tidak kembali disalahgunakan. 

BACA JUGA:6 Proyek Strategis Nasional Prabowo di Sektor Teknologi: Dari Satelit hingga Palapa Ring

BACA JUGA:Prabowo Gencarkan Operasi Nasional Berantas Tambang Ilegal, Target Selamatkan Triliunan Rupiah Aset Negara

Pemerintah disebut akan terus mendukung Kejagung dan KPK dalam mengembalikan kerugian negara dari berbagai kasus korupsi besar.

Dengan langkah ini, Prabowo berharap Indonesia tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga investasi jangka panjang melalui penguatan kualitas pendidikan dan SDM unggul.