Palo juga mencatat bahwa berdasarkan laporan Kepala Desa, 90 persen warga Desa Jungai adalah petani karet, namun sebagian besar kebun sudah tidak produktif. Dia berkomitmen untuk mengupayakan solusi terkait masalah tersebut dan akan menjadikannya sebagai bahan diskusi lebih lanjut.
Dalam kesempatan tersebut, Palo juga mengungkapkan bahwa APBD Sumsel untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari Rp11 triliun.
Meskipun demikian, Kota Prabumulih masih memiliki anggaran daerah yang terbilang kecil, sekitar Rp1,3 triliun, yang berada di urutan kedua terendah dari 17 kabupaten/kota di Sumsel. “Kami sangat berharap Provinsi bisa memberikan dukungan lebih agar pembangunan di Prabumulih, termasuk di Desa Jungai, bisa berjalan,” ungkapnya.
Sebagai kota jasa dengan banyak perusahaan yang memiliki program CSR, Palo optimis bahwa bantuan untuk desa bisa lebih diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Acara reses ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Sumsel, termasuk H. Ahmad Palo SE (PPP), Ismail Hairul Pala SE (Demokrat), Mohd Moaz Ar Rifki (PKS), Muhammad Candra SH (PKB), dan Dr. Ir. H. Syamsul Bahri (Nasdem). (*)