Menteri PPN Rencanakan Tinjauan Lapangan untuk Pemindahan ASN ke IKN

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, baru-baru ini mengungkapkan rencananya untuk melakukan tinjauan lapangan terkait pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan pemindahan ASN.

Dalam pernyataannya, Suharso menyebutkan, "Saya akan berada di IKN pada hari Senin dan Selasa pekan depan untuk meninjau kesiapan di lapangan," katanya.

Pernyataan ini disampaikannya saat ditemui di Istana Wakil Presiden pada hari Jumat. Tindakan ini merupakan langkah proaktif untuk mengevaluasi kondisi di IKN secara langsung.

BACA JUGA:KPI Targetkan Sosialisasi Selesai Oktober

BACA JUGA:Luar Biasa! 6 Game Indonesia Raih Penghargaan di SEA Game Awards 2024

Menteri Suharso menjelaskan bahwa pemindahan ASN direncanakan akan dilakukan dalam rentang waktu Agustus, September, atau Oktober tahun ini. 

Namun, dia mengakui bahwa terdapat penundaan yang disebabkan oleh perlunya memastikan berbagai persiapan yang diperlukan sebelum pemindahan dapat dilakukan. 

Kesiapan ini mencakup banyak aspek, seperti penyediaan tempat tinggal yang layak, fasilitas kantor yang memadai, serta akses jaringan internet yang stabil bagi para ASN yang akan bertugas di IKN.

"Saya belum dapat memberikan pernyataan pasti sebelum melihat langsung kondisi di lapangan. Oleh karena itu, kunjungan saya pada hari Senin dan Selasa sangat penting," tambahnya. 

BACA JUGA:Lagi-lagi, Food Vlogger Membuat Warung Rawon Legendaris Terpaksa Tutup

BACA JUGA:3 Indikator Kamu Memikat Perhatian Orang Lain, Apa Saja?

Ini menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan ASN di IKN terpenuhi dengan baik.

Lebih lanjut, Suharso menekankan pentingnya menyediakan seluruh fasilitas yang diperlukan oleh ASN yang akan pindah. Hal ini termasuk sarana pendukung seperti layanan kesehatan yang memadai.