Mendagri Tito Karnavian: Sekda Adalah Jantung Pemerintahan Daerah dan Kunci Sukses Pembangunan

SUMEDANG, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Sekda disebut sebagai penggerak utama birokrasi yang menjamin terlaksananya pelayanan publik secara optimal.

Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang digelar di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, belum lama ini. 

“Sekda adalah jantung pemerintahan daerah. Dari merekalah denyut pembangunan daerah bisa berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional,” ujar Tito.

BACA JUGA:Mendagri Desak Pemda Percepat Transformasi Digital, Tekan Kebocoran Anggaran dan Dongkrak PAD

BACA JUGA:Prabumulih Jadi Kota dengan Realisasi Pendapatan Terendah di Indonesia, Disorot Mendagri Tito Karnavian

Dalam kesempatan itu, Tito mencontohkan praktik baik yang dilakukan oleh Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang sukses menekan belanja birokrasi sehingga mampu mengalihkan anggaran lebih besar untuk program prioritas masyarakat.

Ia juga mengapresiasi sejumlah daerah yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban kepada masyarakat kecil. Salah satunya melalui sistem pajak digital yang transparan seperti di Kabupaten Banyuwangi.

 “Pajak restoran atau hotel sudah dibayar masyarakat, tapi dulu tidak semuanya sampai ke dinas pendapatan. Dengan sistem digital seperti di Banyuwangi, PAD meningkat tanpa membebani rakyat,” jelas Tito.

Pemerintah Daerah Harus Tangkap Peluang Program Pusat

BACA JUGA:Antisipasi Perubahan TKD, Mendagri Tito Tekankan Efisiensi dan Inovasi Daerah

BACA JUGA:Mendagri Tito Karnavian Larang Pejabat dan Keluarga Pamer Kekayaan

Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan pentingnya kemampuan daerah dalam menangkap peluang dari berbagai program pemerintah pusat, seperti di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Ia menegaskan, pemerintah pusat akan memprioritaskan daerah dengan rekam jejak kepala daerah yang baik dan bersih dari praktik korupsi.

“Kita tentu akan memilih daerah yang kepala daerahnya punya rekam jejak bagus, pelaksanaannya baik, dan tidak korup. Daerah yang proaktif melakukan perubahan pasti lebih mudah mendapatkan dukungan,” tegasnya.