Mendagri Desak Pemda Percepat Transformasi Digital, Tekan Kebocoran Anggaran dan Dongkrak PAD

Reporter: Aldo |

Editor: Ros Suhendra |

Minggu , 02 Nov 2025 - 19:54

Mendagri Desak Pemda Percepat Transformasi Digital, Tekan Kebocoran Anggaran dan Dongkrak PAD--Antara

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan literasi keuangan digital di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) sebagai langkah strategis untuk mempercepat penerapan e-government sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan Tito saat memberikan sambutan dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia yang dirangkaikan dengan Indonesia Fintech Summit & Expo di Hall B Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

“Mudah-mudahan nanti juga bisa disuarakan ke teman-teman lain di 552 pemerintah daerah — 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten — untuk memperkuat digitalisasi pemerintahan atau e-government. Sejak awal, Kemendagri selalu mendorong agar sistem pemerintahan berbasis digital dapat diterapkan secara menyeluruh,” ujar Tito dalam keterangan resminya.

Menurut Tito, transformasi digital bukan hanya sekadar memindahkan proses manual menjadi daring, melainkan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan e-government bergantung pada dua tahapan utama:

Peningkatan literasi digital dan keuangan di kalangan ASN dan Pemda, agar aparatur daerah memahami konsep digitalisasi serta manfaatnya terhadap efisiensi anggaran dan pelayanan publik.

Integrasi sistem digital daerah dengan sistem nasional, sehingga data antarinstansi bisa saling terhubung dan digunakan bersama.

Tito menilai, dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, potensi kebocoran anggaran dapat ditekan secara signifikan. Transaksi keuangan daerah, pengelolaan aset, hingga pelaporan pajak akan menjadi lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

“Ketika semua data terhubung, transaksi bisa dipantau secara real-time. Ini akan menutup celah penyimpangan dan memastikan setiap rupiah yang masuk ke kas daerah tercatat dengan benar,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyoroti peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi utama dalam membangun ekosistem pemerintahan digital. Dukcapil, katanya, menyimpan lebih dari 99 persen data penduduk Indonesia lengkap dengan biometrik seperti sidik jari, iris mata, hingga face recognition.

Data tersebut kini menjadi tulang punggung sistem verifikasi identitas di berbagai sektor, mulai dari perbankan, investasi, perdagangan elektronik, hingga layanan keuangan digital.

mendagri desak pemda percepat transformasi digital, tekan kebocoran anggaran dan dongkrak pad                            jakarta, koranprabumulihpos.com — menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian menegaskan pentingnya penguatan literasi keuangan digital di lingkungan pemerintah daerah (pemda) sebagai langkah strategis untuk mempercepat penerapan e-government sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (pad).
hal tersebut disampaikan tito saat memberikan sambutan dalam acara festival ekonomi keuangan digital indonesia yang dirangkaikan dengan indonesia fintech summit & expo di hall b jakarta international convention center (jicc), jakarta.
“mudah-mudahan nanti juga bisa disuarakan ke teman-teman lain di 552 pemerintah daerah — 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten — untuk memperkuat digitalisasi pemerintahan atau e-government. sejak awal, kemendagri selalu mendorong agar sistem pemerintahan berbasis digital dapat diterapkan secara menyeluruh,” ujar tito dalam keterangan resminya.
menurut tito, transformasi digital bukan hanya sekadar memindahkan proses manual menjadi daring, melainkan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. ia menjelaskan bahwa keberhasilan e-government bergantung pada dua tahapan utama:
baca juga:prabumulih jadi kota dengan realisasi pendapatan terendah di indonesia, disorot mendagri tito karnavian
baca juga:antisipasi perubahan tkd, mendagri tito tekankan efisiensi dan inovasi daerah
peningkatan literasi digital dan keuangan di kalangan asn dan pemda, agar aparatur daerah memahami konsep digitalisasi serta manfaatnya terhadap efisiensi anggaran dan pelayanan publik.
integrasi sistem digital daerah dengan sistem nasional, sehingga data antarinstansi bisa saling terhubung dan digunakan bersama.
tito menilai, dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, potensi kebocoran anggaran dapat ditekan secara signifikan. transaksi keuangan daerah, pengelolaan aset, hingga pelaporan pajak akan menjadi lebih transparan, akurat, dan akuntabel.
“ketika semua data terhubung, transaksi bisa dipantau secara real-time. ini akan menutup celah penyimpangan dan memastikan setiap rupiah yang masuk ke kas daerah tercatat dengan benar,” tegasnya.
baca juga:mendagri tito karnavian larang pejabat dan keluarga pamer kekayaan
baca juga:mendagri tito minta kepala daerah dan dprd tunda perjalanan luar negeri
dalam kesempatan itu, tito juga menyoroti peran dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) sebagai fondasi utama dalam membangun ekosistem pemerintahan digital. dukcapil, katanya, menyimpan lebih dari 99 persen data penduduk indonesia lengkap dengan biometrik seperti sidik jari, iris mata, hingga face recognition.
data tersebut kini menjadi tulang punggung sistem verifikasi identitas di berbagai sektor, mulai dari perbankan, investasi, perdagangan elektronik, hingga layanan keuangan digital.
“kalau dulu kita masih menggunakan ktp fisik yang bisa saja dipalsukan, sekarang cukup dengan teknologi pengenalan wajah. sistem ini mampu memastikan identitas seseorang dengan tingkat akurasi yang tinggi. tidak akan tertukar antara si a dan si b,” jelas tito.
menurutnya, data kependudukan yang aman dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam mendukung digitalisasi ekonomi dan pemerintahan, karena mampu memperkuat keamanan transaksi sekaligus mendorong efisiensi layanan publik.
baca juga:indonesia darurat tbc, mendagri desak pemda percepat penanganan
baca juga:kemendagri dorong dprd dan kepala daerah perkuat sinergi dalam fungsi penganggaran daerah
lebih lanjut, mendagri menekankan bahwa pemerintah daerah harus mulai meninggalkan mindset lama yang masih berorientasi pada sistem manual. ia menilai, digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan mutlak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
sebagai contoh, tito menyoroti sektor pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, dan parkir yang selama ini kerap tidak tercatat secara maksimal di badan pendapatan daerah (bapenda). banyak potensi penerimaan daerah yang hilang karena mekanisme pemungutannya masih konvensional dan tidak terpantau secara digital.
“banyak pendapatan dari sektor pajak yang sebenarnya bisa lebih besar, tapi tidak tercatat karena sistemnya belum modern. dengan digitalisasi, setiap transaksi bisa langsung masuk ke bapenda tanpa perantara, sehingga pad bisa meningkat tanpa harus membebani masyarakat,” ujarnya.
tito menjelaskan, melalui sistem digitalisasi, pemda dapat menerapkan pencatatan otomatis dan sistem pembayaran elektronik (e-payment) untuk berbagai jenis retribusi dan pajak daerah. langkah ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas publik.
baca juga:wamendagri minta klarifikasi, bupati indramayu diduga langgar aturan perjalanan dinas
baca juga:mk perintahkan 24 psu, mendagri pastikan dana pendidikan & kesehatan aman
menurutnya, digitalisasi menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) tanpa menambah pajak atau pungutan baru. justru, sistem ini memastikan bahwa semua pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah sesuai ketentuan.
“saya berpikir, bagaimana caranya teman-teman di daerah bisa mendapatkan pad melalui digitalisasi. ini bukan tentang menambah beban masyarakat, tapi memastikan setiap rupiah dari pajak dan retribusi benar-benar tercatat dan kembali untuk kesejahteraan publik,” pungkas tito.
kementerian dalam negeri bersama lembaga terkait terus mendorong pemda agar melakukan percepatan digitalisasi layanan publik. selain meningkatkan pad, langkah ini juga diharapkan mampu menekan praktik korupsi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
dengan dukungan infrastruktur data kependudukan yang solid, literasi keuangan digital yang meningkat, dan integrasi sistem antarinstansi, pemerintah optimistis bahwa implementasi e-government di seluruh daerah indonesia dapat berjalan seragam dan berkelanjutan.
transformasi digital, menurut tito, bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 3 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan