Kasus Korupsi Proyek PUPR, Bupati OKU Dipanggil KPK

Reporter: Aldo |

Editor: Ros Suhendra |

Rabu , 29 Oct 2025 - 19:30

Kasus Korupsi Proyek PUPR, Bupati OKU Dipanggil KPK--Kpk

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM — Sebanyak 13 saksi, termasuk Bupati OKU Teddy Meilwansyah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemanggilan ini untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun anggaran 2024–2025.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan pada Selasa, 29 Oktober 2025, di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya.

Selain Teddy, penyidik turut memanggil tujuh pihak lain, di antaranya: Gunawan, karyawan swasta, Sahril Elmi alias Alex, anggota DPRD OKU 2024–2029

Robi Vitergo, anggota DPRD OKU 2024–2029, Andri Frandustie, PNS pada Dinas Perumahan Lampung Tengah

Supriyanto, staf umum Bidang SDA Dinas PUPR OKU, Eryleo Ridho alias Edo, wiraswasta. Suryandie, wiraswasta

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU, Sumatera Selatan tahun anggaran 2024-2025,” jelas Budi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu (PUPR) Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2024-2025.

Salah satunya adalah Parwanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dari Partai Gerindra. “Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Selasa 28 Oktober 2025, terkait penetapan tersangka tersebut.

kasus korupsi proyek pupr, bupati oku dipanggil kpk                            jakarta, koranprabumulihpos.com — sebanyak 13 saksi, termasuk bupati oku teddy meilwansyah dipanggil oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk).
pemanggilan ini untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) kabupaten ogan komering ulu (oku) tahun anggaran 2024–2025. 
juru bicara kpk, budi prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan pada selasa, 29 oktober 2025, di markas kepolisian daerah sumatera selatan.
 “pemeriksaan dilakukan di kantor kepolisian daerah sumatera selatan,” kata budi dalam keterangan tertulisnya.
baca juga:kpk tegur agen travel haji tak kooperatif, kasus kuota haji diduga rugikan negara rp1 triliun
baca juga:kasus korupsi rp100,7 miliar, kpk periksa arie prabowo ariotedjo ayah dito ariotedjo
selain teddy, penyidik turut memanggil tujuh pihak lain, di antaranya: gunawan, karyawan swasta, sahril elmi alias alex, anggota dprd oku 2024–2029
robi vitergo, anggota dprd oku 2024–2029, andri frandustie, pns pada dinas perumahan lampung tengah
supriyanto, staf umum bidang sda dinas pupr oku, eryleo ridho alias edo, wiraswasta. suryandie, wiraswasta
“kpk menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas pupr kabupaten oku, sumatera selatan tahun anggaran 2024-2025,” jelas budi.
baca juga:massa gelar aksi di depan gedung kpk, tuntut jokowi diadili
baca juga:kpk resmi tahan eks dirut pgn hendi prio santoso dalam kasus korupsi gas
sebelumnya, komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah menetapkan empat orang sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (pbj) di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten ogan komering ulu (pupr) provinsi sumatera selatan untuk tahun anggaran 2024-2025. 
salah satunya adalah parwanto, wakil ketua dprd kabupaten ogan komering ulu (oku) dari partai gerindra.  “benar,” ujar wakil ketua kpk fitroh rohcahyanto, selasa 28 oktober 2025, terkait penetapan tersangka tersebut. 
tiga tersangka lainnya adalah: robi vitergo (anggota dprd oku dari fraksi pkb), ahmad thoha alias anang (pihak swasta), mendra sb (swasta) 
dalam penyidikan ini, kpk memanggil sebanyak 14 saksi yang diperiksa di kantor polda sumatera selatan terkait dugaan suap dan fee proyek yang telah disepakati sejak awal 2025. 
baca juga:kpk dalami dugaan korupsi kuota haji khusus, travel seluruh indonesia disebut terlibat
baca juga:kpk dalami dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, tujuh saksi travel dipanggil ke polda jatim
kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (ott) yang sebelumnya dilakukan kpk pada maret 2025 di oku. saat itu, enam orang telah terlebih dahulu menjadi tersangka, termasuk kepala dinas pupr oku, beberapa anggota dprd oku, dan pihak swasta. 
kasus ini sebelumnya mengemuka melalui operasi tangkap tangan (ott) kpk pada maret 2025. saat itu, enam orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat pupr dan anggota dprd oku yang diduga menerima fee proyek aspirasi (pokir).
mereka adalah: nopriansyah, kadis pupr oku. ferlan juliansyah, anggota komisi iii dprd oku, m. fahrudin.
ketua komisi iii dprd oku umi hartati, ketua komisi ii dprd oku m. fauzi alias pablo, pihak swasta dan ahmad sugeng santoso, pihak swasta
baca juga:kasus korupsi kuota haji: dpr desak kpk segera tetapkan tersangka
baca juga:skandal haji! kpk ungkap 400 biro perjalanan diduga perdagangkan kuota tambahan, kerugian negara tembus rp1t
kpk menduga adanya praktik suap dan pengaturan proyek yang menyebabkan kerugian negara, termasuk gratifikasi terkait penunjukan penyedia jasa konstruksi di wilayah tersebut.
penyidik kini masih mendalami peran masing-masing pihak, termasuk kemungkinan adanya aliran dana kepada pejabat lain di lingkungan pemerintah kabupaten oku.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 30 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan