Tom Lembong Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 22 Jul 2025 - 22:19

Tom Lembong Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun --

tom lembong ajukan banding atas vonis 4,5 tahun                             jakarta, koranprabumulihpos.com – mantan menteri perdagangan, thomas trikasih lembong, yang akrab disapa tom lembong, resmi mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) jakarta pusat yang menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus pemberian izin impor gula.
banding tersebut diajukan secara resmi oleh tim kuasa hukumnya, zaid mushafi dan rekan-rekan, ke pengadilan tipikor pada pengadilan negeri jakarta pusat pada selasa, 22 juli 2025.
“hari ini kami secara resmi mengajukan permohonan banding. akta banding akan segera keluar, dan dalam beberapa hari ke depan kami akan menyampaikan memori banding kepada pengadilan,” ujar zaid kepada awak media.
menanggapi pengajuan banding tersebut, kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung (kapuspenkum kejagung), anang supriatna, menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak terdakwa untuk melakukan upaya hukum sebagaimana dijamin oleh undang-undang.
baca juga:aplikasi brimo tembus 42,7 juta pengguna per juni 2025: bukti nyata transformasi digital bri makin diminati
baca juga:xiaomi 12 pro: flagship elegan dengan layar wqhd+ dan fast charging 120w, harga mulai rp 9 jutaan
“itu merupakan hak terdakwa dan dilindungi undang-undang. kami menghargai keputusan tersebut,” ujar anang saat diwawancarai di kejaksaan agung, selasa (22/7/2025).
tak hanya itu, anang juga memastikan bahwa jaksa penuntut umum (jpu) juga sedang mempertimbangkan langkah banding dan akan menyampaikan sikap resmi dalam waktu tujuh hari sejak vonis dibacakan.
“saya pastikan, dalam waktu dekat, jaksa juga akan mengajukan banding,” tegasnya.
dalam keterangannya, tim hukum tom lembong menyebut ada sejumlah catatan penting atas putusan hakim. salah satunya adalah bahwa kliennya tidak pernah mengenal atau berkomunikasi dengan pihak perusahaan swasta yang disebut mendapat keuntungan dari kasus impor gula tersebut.
“bagaimana mungkin disebut terjadi tindak pidana bersama-sama, jika pak tom bahkan tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan pihak swasta tersebut, baik sebelum, saat, maupun setelah menjabat?” terang zaid.
selain itu, pihak kuasa hukum juga menekankan bahwa tidak ada bukti adanya niat jahat (mens rea) dari klien mereka dalam kasus tersebut.
baca juga:google pixel 3 masih dicari! kamera canggih & android murni, harga bekas mulai rp 1,5 jutaan
baca juga:smartphone baterai 10.000 mah siap hadir 2026, lebih tipis dari yang dibayangkan
sebelumnya, majelis hakim tipikor yang dipimpin oleh dennie arsan fatrika menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan kepada tom lembong, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 7 tahun penjara dan denda rp750 juta.
dalam amar putusannya, hakim juga menetapkan pidana denda sebesar rp750 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar, akan digantikan dengan kurungan selama enam bulan.
“menjatuhkan pidana terhadap terdakwa thomas trikasih lembong dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta denda rp750 juta. jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan enam bulan,” ujar dennie.
berdasarkan hasil audit dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) yang tertanggal 20 januari 2025, perbuatan tom lembong diduga telah menyebabkan kerugian negara mencapai rp515,4 miliar, dari total kerugian sebesar rp578,1 miliar.
dalam surat dakwaan, disebutkan bahwa tom memberikan izin impor gula kristal mentah (gkm) kepada delapan perusahaan swasta, yang sebenarnya tidak memiliki izin resmi untuk mengolahnya menjadi gula kristal putih (gkp). ia juga disebut telah menunjuk koperasi non-bumn dan pt perusahaan perdagangan indonesia (ppi) sebagai pelaksana pengadaan, yang dilakukan di atas harga patokan petani (hpp).
akibat perbuatannya, tom dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001, serta juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
kini, proses hukum berlanjut di tingkat banding, baik dari pihak terdakwa maupun kemungkinan dari jaksa. semua pihak menunggu hasil dari pengadilan tinggi yang akan menentukan langkah hukum selanjutnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 23 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan