PSU Empat Lawang, Polda Sumsel Hitung Kebutuhan Personel Keamanan

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 25 Feb 2025 - 12:01

PSU Empat Lawang, Polda Sumsel Hitung Kebutuhan Personel Keamanan--

KORANPRABUMULIHPOS.COM - Menunggu jadwal resmi Pemungutan Suara Ulang (PSU), Polda Sumatera Selatan tengah menghitung jumlah personel yang akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya PSU di Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami sedang menghitung kebutuhan personel agar PSU di Empat Lawang dapat berjalan dengan kondusif sesuai harapan bersama,” ujar Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, SIK MH.

Kapolda memastikan bahwa kepolisian siap mengawal dan mengamankan proses PSU di Empat Lawang berdasarkan hasil keputusan MK.

Semua pihak terkait di kabupaten tersebut juga akan dikoordinasikan guna memastikan kelancaran pelaksanaan PSU.

Terkait jumlah personel yang akan dikerahkan, Kapolda menyebutkan bahwa perhitungan masih dilakukan sambil menunggu jadwal resmi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

“Kami akan menyesuaikan jumlah personel dengan kebutuhan dan mempertimbangkan potensi situasi yang mungkin terjadi,” tambahnya.

Pilkada Empat Lawang, yang sebelumnya hanya diikuti oleh satu pasangan calon, harus diulang akibat adanya kesalahan dalam penghitungan periodisasi jabatan salah satu bakal calon bupati oleh KPU setempat.

Pada Pilkada 2024, pasangan Joncik Muhammad dan Arifai (JM-Fai) maju sebagai calon tunggal melawan kotak kosong dan berhasil meraih kemenangan.

Namun, persoalan muncul setelah H. Budi Antoni Al Jufri (HBA) mengajukan gugatan ke MK terkait perhitungan masa jabatan yang menghalanginya untuk mencalonkan diri.

Menurut MK, masa jabatan HBA sejak 26 Agustus 2013 baru berjalan selama 2 tahun 1 bulan sebelum ia diberhentikan akibat kasus hukum.

psu empat lawang, polda sumsel hitung kebutuhan personel keamanan                            koranprabumulihpos.com - menunggu jadwal resmi pemungutan suara ulang (psu), polda sumatera selatan tengah menghitung jumlah personel yang akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya psu di kabupaten empat lawang, sebagaimana diputuskan oleh mahkamah konstitusi (mk).
“kami sedang menghitung kebutuhan personel agar psu di empat lawang dapat berjalan dengan kondusif sesuai harapan bersama,” ujar kapolda sumsel, irjen pol andi rian r djajadi, sik mh.
kapolda memastikan bahwa kepolisian siap mengawal dan mengamankan proses psu di empat lawang berdasarkan hasil keputusan mk.
semua pihak terkait di kabupaten tersebut juga akan dikoordinasikan guna memastikan kelancaran pelaksanaan psu.
baca juga:mk putuskan empat lawang pilkada ulang, joncik - arivai vs budi antoni - henny
baca juga:kurnia saleh berhasil yakinkan mk saat sidang putusan sengketa pilkada halmahera timur
terkait jumlah personel yang akan dikerahkan, kapolda menyebutkan bahwa perhitungan masih dilakukan sambil menunggu jadwal resmi dari komisi pemilihan umum daerah (kpud).
“kami akan menyesuaikan jumlah personel dengan kebutuhan dan mempertimbangkan potensi situasi yang mungkin terjadi,” tambahnya.
pilkada empat lawang, yang sebelumnya hanya diikuti oleh satu pasangan calon, harus diulang akibat adanya kesalahan dalam penghitungan periodisasi jabatan salah satu bakal calon bupati oleh kpu setempat.
pada pilkada 2024, pasangan joncik muhammad dan arifai (jm-fai) maju sebagai calon tunggal melawan kotak kosong dan berhasil meraih kemenangan.
baca juga:sempat diundur, kepala daerah terpilih hasil pilkada 2024 dilantik 20 februari
baca juga:pilkada 2024: 83 pengawas bawaslu meninggal dunia 
namun, persoalan muncul setelah h. budi antoni al jufri (hba) mengajukan gugatan ke mk terkait perhitungan masa jabatan yang menghalanginya untuk mencalonkan diri.
menurut mk, masa jabatan hba sejak 26 agustus 2013 baru berjalan selama 2 tahun 1 bulan sebelum ia diberhentikan akibat kasus hukum.
dengan demikian, ia belum menjabat selama dua periode penuh dan seharusnya memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam pilkada empat lawang 2024.
dalam putusannya pada 24 februari 2025, mk menganulir hasil penghitungan suara dan memerintahkan psu dengan dua pasangan calon yang berkompetisi, yakni joncik muhammad-arifai dan h. budi antoni al jufri-henny verawati.
baca juga:dprd tetapkan pemenang pilkada 2024, cak arlan: sudah bentuk tim transisi
baca juga:pilkada mesuji panas: suprapto-fuad desak mk batalkan kemenangan elfianah soal janji surga
menanggapi putusan mk, komisi pemilihan umum (kpu) provinsi sumsel akan segera melakukan sosialisasi kepada pihak terkait, termasuk penyelenggara dan pengawas pemilu.
“tentu keputusan ini akan kami tindak lanjuti,” ujar ketua kpu sumsel, andika, pada senin, 24 februari 2025.
ia menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengadakan rapat koordinasi guna mempersiapkan tahapan psu.
“psu akan dilaksanakan dalam waktu maksimal 60 hari setelah putusan dibacakan. tahapannya harus disusun dengan baik, termasuk sosialisasi, konsolidasi, serta masa kampanye sebelum hari pemungutan suara,” jelasnya.
baca juga:sah! kpu tetapkan h arlan - franky nasril sebagai pemenang pilkada prabumulih 2024
baca juga:8 sengketa pilkada 2024 masuk mk, 3 dari daerah sumsel 
dalam putusan mk, kedua pasangan calon diizinkan melakukan satu kali kampanye serta debat publik sebelum pemungutan suara ulang berlangsung.
dengan demikian, hasil pilkada sebelumnya dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan