MK Putuskan Empat Lawang Pilkada Ulang, Joncik - Arivai VS Budi Antoni - Henny

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Senin , 24 Feb 2025 - 20:41

MK Putuskan Empat Lawang Pilkada Ulang, Joncik - Arivai VS Budi Antoni - Henny --Sumeks

SUMSEL, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati, dalam sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang.

Putusan tersebut dibacakan di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK pada Senin, 24 Februari 2025. Sidang dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, beserta delapan hakim konstitusi lainnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang menjadi Termohon dalam perkara ini, sedangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang 2024, Joncik Muhammad dan Arifai, bertindak sebagai Pihak Terkait.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan, “Mengadili, dalam pokok permohonan: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.”

Permohonan yang dikabulkan berkaitan dengan pencalonan Budi Antoni Al Jufri sebagai calon Bupati Empat Lawang 2024, yang sebelumnya tidak disetujui oleh KPU Empat Lawang. Mahkamah memerintahkan agar KPU Empat Lawang menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) dan mengikutsertakan pasangan Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati dalam Pilkada tersebut.

PSU harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah putusan dibacakan, dengan menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada 27 November 2024.

Mahkamah juga menunda penerapan sejumlah ketentuan dalam Pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016, serta Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3 Tahun 2024, mengingat adanya dugaan pelanggaran terhadap syarat pencalonan yang menyebabkan terjadinya kondisi khusus, sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Masalah utama dalam perkara ini berkaitan dengan perhitungan periode jabatan Budi Antoni Al Jufri. Budi sebelumnya menjabat sebagai Bupati Empat Lawang pada periode 2008-2013 dan terpilih kembali untuk periode 2013-2018. Namun, pada pertengahan masa jabatan kedua, ia diberhentikan karena terlibat kasus hukum.

Perbedaan muncul terkait dengan status pemberhentian sementara Budi, yang belum memiliki kekuatan hukum tetap saat kasusnya masih dalam proses. Selama itu, Wakil Bupati Syahril Hanafiah bertugas sebagai pejabat sementara Bupati.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa masa jabatan Syahril Hanafiah sebagai pejabat sementara dihitung sama dengan pejabat definitif, berdasarkan Pasal 19 huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

mk putuskan empat lawang pilkada ulang, joncik -  arivai vs budi antoni - henny                             sumsel, koranprabumulihpos.com - mahkamah konstitusi (mk) telah mengabulkan sebagian permohonan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati empat lawang, budi antoni al jufri dan henny verawati, dalam sengketa hasil pemilihan umum (phpu) bupati dan wakil bupati empat lawang. 
putusan tersebut dibacakan di ruang sidang pleno gedung i mk pada senin, 24 februari 2025. sidang dipimpin oleh ketua mk, suhartoyo, beserta delapan hakim konstitusi lainnya.
komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten empat lawang menjadi termohon dalam perkara ini, sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati empat lawang 2024, joncik muhammad dan arifai, bertindak sebagai pihak terkait.
ketua mk suhartoyo menyatakan, “mengadili, dalam pokok permohonan: mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.”
baca juga:seleksi ketat! 160 bintara polda sumsel berhasil raih tiket ke sip 2025
baca juga:pangkas waktu tempuh jadi 1 jam! tol palembang-betung segera dibuka untuk mudik 2025
permohonan yang dikabulkan berkaitan dengan pencalonan budi antoni al jufri sebagai calon bupati empat lawang 2024, yang sebelumnya tidak disetujui oleh kpu empat lawang. mahkamah memerintahkan agar kpu empat lawang menyelenggarakan pemungutan suara ulang (psu) dan mengikutsertakan pasangan budi antoni al jufri dan henny verawati dalam pilkada tersebut. 
psu harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah putusan dibacakan, dengan menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada 27 november 2024.
mahkamah juga menunda penerapan sejumlah ketentuan dalam pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) undang-undang 10 tahun 2016, serta pasal 4 ayat (1) huruf b dan pasal 7 ayat (2) pmk 3 tahun 2024, mengingat adanya dugaan pelanggaran terhadap syarat pencalonan yang menyebabkan terjadinya kondisi khusus, sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut.
masalah utama dalam perkara ini berkaitan dengan perhitungan periode jabatan budi antoni al jufri. budi sebelumnya menjabat sebagai bupati empat lawang pada periode 2008-2013 dan terpilih kembali untuk periode 2013-2018. namun, pada pertengahan masa jabatan kedua, ia diberhentikan karena terlibat kasus hukum.
baca juga:cik ujang terima sk plt gubernur sumsel usai tiba di palembang
baca juga:antusiasme tinggi, tiket ka rajabasa 2025 sudah terjual 69 persen 
perbedaan muncul terkait dengan status pemberhentian sementara budi, yang belum memiliki kekuatan hukum tetap saat kasusnya masih dalam proses. selama itu, wakil bupati syahril hanafiah bertugas sebagai pejabat sementara bupati.
mahkamah konstitusi menegaskan bahwa masa jabatan syahril hanafiah sebagai pejabat sementara dihitung sama dengan pejabat definitif, berdasarkan pasal 19 huruf c pkpu nomor 8 tahun 2024.
 “masa jabatan h syahril hanafiah sebagai pejabat sementara terhitung sejak 22 oktober 2015,” ujar hakim konstitusi daniel yusmic p foekh saat membacakan pertimbangan putusan.
dengan menghitung masa jabatan syahril sejak oktober 2015, mahkamah menilai bahwa budi antoni al jufri hanya menjabat selama 2 tahun 1 bulan sejak 26 agustus 2013, yang berarti belum mencapai dua periode jabatan. 
baca juga:dugaan penyimpangan pengadaan perlengkapan siswa, kejari musi rawas sita dokumen penting
baca juga:feby deru pimpinan tp pkk dan posyandu sumsel
oleh karena itu, budi dianggap tidak melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang nomor 10 tahun 2016, yang mengatur bahwa calon tidak boleh mencalonkan diri jika sudah menjabat dua periode berturut-turut.
dengan keputusan ini, budi antoni al jufri dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati empat lawang 2024. "dengan demikian, budi antoni al jufri memenuhi syarat sebagai calon bupati empat lawang dalam pemilu 2024," kata daniel.
sementara itu, komisi pemilihan umum (kpu) sumatera selatan akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu dan pengawas.
"tentu keputusan mk ini akan segera kami tindak lanjuti," kata ketua kpu sumsel, andika, saat dikonfirmasi pada senin, 24 februari 2025.
ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengadakan rapat guna membahas teknis pelaksanaan psu.
menurutnya, pemungutan suara ulang serta tahapan pilkada lainnya akan berlangsung maksimal 60 hari setelah putusan mk dibacakan.
"pelaksanaan psu akan dilakukan dalam waktu 60 hari setelah putusan diumumkan. seluruh tahapan harus disiapkan, termasuk sosialisasi, konsolidasi, serta kampanye sebelum hari pemungutan suara," jelas andika.
sebelumnya, mk dalam sidang yang digelar pada senin, 24 februari 2025, memutuskan bahwa pilkada kabupaten empat lawang harus diulang.
dalam sidang tersebut, hakim mk, daniel yusmic p foekh, menyatakan bahwa psu akan diikuti oleh dua pasangan calon, yakni h. joncik muhammad-arifai dan h. budi antoni aljufri-henny verawati.
selain itu, mk memberikan kesempatan bagi kedua pasangan calon untuk menggelar satu kali kampanye serta debat sebelum hari pemungutan suara.
dengan putusan ini, hasil penghitungan suara yang sebelumnya ditetapkan oleh kpu empat lawang dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 25 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan