Anggaran Naik 1,7 Triliun, Elen Setiadi Sebut 2025 harus Berdampak Positif bagi Masyarakat

KORANPRABUMULIHPOS.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, S.H., M.S.E, pada Kamis (12/12/2024), menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2025 di Griya Agung, Palembang.

"Hari ini, kami menyerahkan DIPA baik untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Alhamdulillah, tahun ini mengalami peningkatan sekitar 1,7 triliun, serta penyerahan DIPA untuk Kementerian/Lembaga (KL) dan instansi terkait," ungkapnya.

Elen berharap agar pada awal Januari 2025, penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN melalui transfer ke daerah (TKD) sudah bisa dilaksanakan dengan baik.

Sebagaimana yang diinginkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Rahmadi Murwanto, agar dana desa dapat segera diimplementasikan.

BACA JUGA:2025: Sumsel Terima Rp2,4 Triliun, Ini Penerima Terbesar

BACA JUGA:Baru 1,3 Juta Pekerja di Sumsel Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

"Kami sudah mengimbau kepada Bupati/Walikota untuk segera memastikan bahwa penggunaan dana desa dimulai pada 1 Januari, yang diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambah Elen.

Lebih lanjut, Elen mengingatkan kepada Bupati/Walikota serta kepala instansi vertikal baik di tingkat Sumsel maupun nasional, bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi ke depan. Oleh karena itu, mereka perlu mempersiapkan diri untuk menghadapinya, khususnya yang berhubungan dengan pengaruh tantangan global terhadap APBN dan APBD.

"Saya mengajak Bupati/Walikota untuk lebih kreatif dalam menciptakan kemandirian fiskal. Dengan cara ini, ketergantungan terhadap TKD dapat berkurang, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data dari Kemendagri, Sumsel saat ini berada di posisi yang baik, dengan keseimbangan antara porsi TKD dan PAD meskipun jumlah TKD-nya lebih banyak," tambah Elen.

Elen juga menegaskan pentingnya peningkatan PAD, karena dengan peningkatan tersebut, ketergantungan pada situasi global yang bisa mempengaruhi ekonomi akan lebih terkendali. Hal ini tentunya akan mendukung lebih banyak program yang akan dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Kejari Muara Enim Sita Barang Bukti Korupsi Dana Desa Petanang

BACA JUGA:Korupsi Dana Hibah Panwaslu OKI, Dua Tersangka Ditahan Setelah Terungkap Kerugian Rp4,7 Miliar

"Arah dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan melalui APBN dan APBD dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka," jelasnya.

Kepala BPKP Sumsel juga diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada satuan kerja di Sumsel, untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.