Kasus Penjualan Aset Yayasan Batanghari Sembilan, Kadis DLHP Sumsel Diperiksa Kejati

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Rabu , 13 Nov 2024 - 13:31

Kasus Penjualan Aset Yayasan Batanghari Sembilan, Kadis DLHP Sumsel Diperiksa Kejati--Istimewa

PALEMBANG, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumsel, yang berinisial HA, telah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel dalam rangka penyidikan kasus korupsi terkait penjualan aset tanah milik Yayasan Batanghari Sembilan (YBS) yang terletak di Jalan Mayor Ruslan, Palembang.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, yang memberikan informasi terkini mengenai penyidikan kasus tersebut.

"Yang bersangkutan hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan penyidik Pidsus Kejati Sumsel," jelas Vanny pada Selasa, 12 November 2024.

Pemeriksaan Saksi Lainnya

Selain Kadis DLHP, Vanny juga mengungkapkan bahwa seorang saksi lain yang diperiksa dalam kasus ini adalah seorang honorer Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang yang bertugas pada tahun 2017, berinisial G.

Keduanya diperiksa oleh tim penyidik mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan total 20 pertanyaan yang diajukan.

"Mengenai detail pertanyaan, itu merupakan kewenangan tim penyidik dan merupakan bagian dari materi penyidikan yang tidak dapat dipublikasikan," tambahnya.

Langkah-Langkah Penyidikan

Vanny mengungkapkan bahwa tim penyidik telah melakukan berbagai langkah dalam mengusut kasus ini, termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan upaya penggeledahan serta penyitaan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan.

Menurut catatan Kejati Sumsel, lebih dari 35 orang telah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Para saksi berasal dari berbagai pihak, termasuk BPN dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam penyidikan.

kasus penjualan aset yayasan batanghari sembilan, kadis dlhp sumsel diperiksa kejati                            palembang, koranprabumulihpos.com - kepala dinas lingkungan hidup dan pertanahan (dlhp) provinsi sumsel, yang berinisial ha, telah diperiksa oleh penyidik kejaksaan tinggi (kejati) sumsel dalam rangka penyidikan kasus korupsi terkait penjualan aset tanah milik yayasan batanghari sembilan (ybs) yang terletak di jalan mayor ruslan, palembang.
pernyataan ini disampaikan oleh kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari sh mh, yang memberikan informasi terkini mengenai penyidikan kasus tersebut.
"yang bersangkutan hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan penyidik pidsus kejati sumsel," jelas vanny pada selasa, 12 november 2024.
pemeriksaan saksi lainnya
selain kadis dlhp, vanny juga mengungkapkan bahwa seorang saksi lain yang diperiksa dalam kasus ini adalah seorang honorer badan pertanahan nasional (bpn) kota palembang yang bertugas pada tahun 2017, berinisial g. 
baca juga:wow... pemkot palembang siapkan anggaran rp 42 miliar untuk makan gratis anak sekolah
baca juga:keuntungan menjadi nasabah bri bagi warga muratara
keduanya diperiksa oleh tim penyidik mulai pukul 10.00 wib hingga selesai, dengan total 20 pertanyaan yang diajukan.
"mengenai detail pertanyaan, itu merupakan kewenangan tim penyidik dan merupakan bagian dari materi penyidikan yang tidak dapat dipublikasikan," tambahnya.
langkah-langkah penyidikan
vanny mengungkapkan bahwa tim penyidik telah melakukan berbagai langkah dalam mengusut kasus ini, termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan upaya penggeledahan serta penyitaan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan.
menurut catatan kejati sumsel, lebih dari 35 orang telah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. para saksi berasal dari berbagai pihak, termasuk bpn dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam penyidikan.
baca juga:mobil dinas pindad maung; pilihan pj gubernur sumsel elen setiadi untuk tugas perdana
baca juga:aduh, kpu oku kekurangan 2.250 surat suara 
"langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat alat bukti yang ada dalam proses penyidikan kasus ini," ujar vanny.
penyitaan aset tanah dan bangunan
selain pemeriksaan saksi, tim penyidik juga melakukan penyitaan terhadap objek tanah yang menjadi objek kasus ini. 
beberapa waktu lalu, kejati sumsel menyita tanah dan bangunan mewah yang terletak di jalan mayor ruslan, kelurahan duku, kecamatan ilir timur ii palembang, dengan luas 2.800 meter persegi. lokasi ini terletak di lorong teknik, yang berada di belakang smk negeri 6 palembang.
penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri palembang nomor: 48/penpid.sus-tpk-sita/2024/pn plg yang dikeluarkan pada 15 oktober 2024, serta surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan pada 31 juli 2024 (nomor: print-1381/l.6.5/fd.1/07/2024).
selain tanah dan bangunan, tim penyidik juga menyita dokumen terkait, seperti salinan buku tanah hak milik yang telah dilegalisasi oleh bpn kota palembang. dokumen tersebut mencatatkan nama pihak yang berhak atas aset tersebut.
vanny menjelaskan bahwa penyitaan terhadap tanah, bangunan, dan dokumen ini bertujuan agar aset-aset tersebut tidak dapat dipindah tangankan selama proses hukum berlangsung. 
penyitaan ini juga akan menjadi barang bukti yang penting dalam pembuktian kasus di persidangan, hingga memperoleh keputusan hukum yang tetap.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan