Suhu Politik Banyuasin Panas, Paslon Saling Lapor

SUMSEL, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Situasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Banyuasin semakin memanas. Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati saling melaporkan satu sama lain kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuasin.

Pasangan calon nomor urut 1, Askolani - Netta Indian, menjadi yang pertama mengajukan laporan ke Bawaslu mengenai dugaan kampanye hitam dan pelanggaran dalam masa kampanye.

Tak lama setelah itu, tim dari paslon nomor urut 2 melaporkan Askolani terkait distribusi sembako di Kecamatan Talang Kelapa, yang dilakukan oleh relawan mereka yang terdaftar di KPU Banyuasin.

Selain melapor ke Bawaslu, tim dari paslon nomor urut 1 juga mengadukan organisasi yang berafiliasi dengan paslon nomor urut 2 ke Polres Banyuasin atas tuduhan pencemaran nama baik.

BACA JUGA:Belajar Matematika Sambil Bermain, Inovasi Mendikdasmen untuk PAUD

BACA JUGA:Job Fit 18 Kepala OPD di Lahat, Kontroversi Menjelang Pilkada!

Di sisi lain, tim dari paslon nomor urut 2, Slamet - Alfi, juga mengajukan laporan kepada Bawaslu Banyuasin mengenai dugaan pelibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye dan praktik politik uang.

Tim dari paslon nomor urut 2 menuduh bahwa paslon nomor urut 1 sengaja melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye mereka.

Kedua pasangan calon berharap agar tim mereka bisa mendorong untuk mendiskualifikasi lawan dalam Pilkada Banyuasin.

Ketika dikonfirmasi, Muslim, anggota Bawaslu Banyuasin Divisi Pencegahan Humas dan Parmas, membenarkan bahwa kedua paslon telah melaporkan satu sama lain. "Kami sudah menerima laporan tersebut," ujarnya.

BACA JUGA:Api Biru yang Mendukung Industri Kuliner Palembang

BACA JUGA:Hujan Lebat, Petir Mengancam: Prakiraan Cuaca di Prabumulih dan Kabupaten Kota di Sumsel 1 November 2024

Bawaslu Banyuasin berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan ini dengan profesional sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Diketahui bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin Askolani - Netta Indian (ASTA) nomor urut 1 didukung oleh beberapa partai, termasuk PDIP (7 kursi), Golkar (7 kursi), dan Hanura (1 kursi), serta delapan partai non-parlemen seperti Partai Gelora, Perindo, Garuda, PSI, Ummat, PBB, Buruh, dan PPP.