"Akan kita bawa ke pusat ke menpan," ungkap Sutarno ketika diwawancarai usai menerima pengaduan dari petugas damkar.
Lebih lanjut, Sutarno menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara apa yang menjadi keputusan menpan terkait pengumuman hasil seleksi PPPK damkar.
"Jadi ini akan kita tanyakan ke pusat, ada aturan di situ terkait penerimaan di damkar namun penerimaannya ada pelamar dari luar.
Jadi kita pertanyakan nanti ke menpan RB secepatnya dalam waktu dekat ini," tambahnya.
Sutarno juga mengungkapkan bahwa DPRD Prabumulih akan langsung menghubungi menpan untuk mencari klarifikasi terkait kejanggalan dalam seleksi PPPK damkar.
"Nanti kita juga akan menyusul terkait hal tersebut untuk mempertanyakan hal tersebut," tuturnya.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD Prabumulih, Ir Dipe Anom, menegaskan bahwa pihaknya akan membawa persoalan ini tidak hanya ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tapi juga ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kita akan mempertanyakan hal-hal dianggap oleh petugas damkar janggal, karena ada beberapa hal terkait passing grade CAT yang tidak menjadi dasar kelulusan yang mana mereka merasa nilainya besar tapi dikalahkan K2 yang secara nilai dibawah mereka CAT nya," kata Dipe Anom.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih, Beni Rizal SH MH, turut memberikan tanggapan.
Ia menyebutkan bahwa dalam pertemuan dengan petugas damkar yang gagal seleksi PPPK dan pimpinan DPRD Kota Prabmulih, pihaknya telah menyampaikan bahwa akan kembali ke Kementerian PANRB untuk berkoordinasi.
"Iniukan hanya di Prabumulih tapi hampir di seluruh kabupaten/kota yang ada tenaga eks honorer K2, hampir sama permasalahan di Kota Prabumulih," kata Beni.(*)