JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Peneliti senior Citra Institute, Efriza, menilai gelombang demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah bukanlah peristiwa yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi kebijakan, keputusan, serta komunikasi politik yang dinilai buruk oleh para pejabat negara.
Menurutnya, sejumlah langkah pemerintah justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Beberapa di antaranya ialah rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, aturan pembatasan pengecer terkait distribusi LPG 3 kilogram, revisi Undang-Undang TNI, hingga pemblokiran rekening menganggur oleh PPTK.
Selain itu, ia juga menyoroti kasus-kasus pengambilalihan tanah oleh negara serta praktik korupsi yang menyeret pejabat publik, termasuk kasus yang melibatkan Noel.
“Puncak dari semua keresahan itu adalah ketika publik melihat kontradiksi nyata. Di satu sisi pemerintah berbicara soal efisiensi anggaran, namun di sisi lain DPR justru mendapatkan fasilitas rumah dinas dengan nilai yang fantastis,” ujar Efriza, Sabtu (30/9).
BACA JUGA:Jalan Rusak hingga Sampah: Aspirasi Warga saat Reses DPRD Prabumulih di Tiga Dapil
Efriza menekankan bahwa rangkaian kebijakan tersebut memperkuat kesan bahwa aspirasi masyarakat tidak dijadikan prioritas dalam proses pengambilan keputusan.
Alih-alih mendengar keluhan publik, menurutnya DPR terkesan pasif karena ketiadaan oposisi yang kuat serta gaya komunikasi sejumlah legislator yang dinilai arogan dan tidak berempati.
Ia bahkan menyinggung perilaku sebagian anggota dewan yang kerap mengundang sorotan publik. “Masyarakat masih ingat bagaimana ada legislator yang bernyanyi ketika rapat, bahkan terakhir mereka berjoget di tengah isu tunjangan rumah dinas. Tindakan seperti ini makin memperlebar jarak dengan rakyat,” tambahnya.
Kondisi tersebut, kata dia, semakin diperparah ketika masyarakat yang menyuarakan kritik justru mendapat respons negatif. Pernyataan sejumlah wakil rakyat yang terkesan meremehkan dan memprovokasi publik membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun.
BACA JUGA:Skandal Chat Mesum Oknum Guru di Prabumulih, Ketua DPRD Geram, Siap Panggil Disdik!
BACA JUGA:DPR Setujui Tambahan Rp 5,5 Triliun, Anggaran Kemdiktisaintek 2026 Capai Rp 61 Triliun
“Ketika rakyat protes, justru yang terlihat adalah para legislator memilih diam, bekerja dari rumah, bahkan menampakkan sikap yang seolah-olah kebal kritik. Padahal mereka lupa bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, Efriza menilai ada kesenjangan yang sangat mencolok antara kehidupan ekonomi anggota dewan dan rakyat yang mereka wakili. Empat figur wakil rakyat yang disorot, menurutnya, memperlihatkan gambaran nyata bagaimana parlemen kehilangan fungsinya sebagai representasi rakyat.
“Keempat orang itu menunjukkan bahwa wakil rakyat tidak lagi mencerminkan kepentingan rakyat. Kondisi ini muncul karena absennya oposisi yang seharusnya menjadi penyeimbang. Akibatnya, masyarakat merasa terus dilukai dan dilecehkan oleh kebijakan maupun sikap wakilnya sendiri,” pungkas Efriza.(*)