Mendagri Tito Karnavian: Kebijakan Publik Harus Berdasarkan Data, Bukan Sekadar Coba-Coba

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya setiap kepala daerah untuk menyusun kebijakan publik yang berlandaskan teori ilmiah yang teruji dan didukung oleh data yang akurat. 

Menurutnya, tanpa fondasi ilmu pengetahuan dan bukti empiris, kebijakan yang diambil berpotensi menjadi langkah spekulatif yang bisa menimbulkan kegagalan dan pemborosan sumber daya.

“Teori yang tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan hanya akan menjadi diskusi akademik yang indah di ruang seminar, tapi tak punya dampak nyata. Sebaliknya, kebijakan yang dibuat tanpa teori dan basis data hanyalah percobaan berisiko tinggi. Gubernur, bupati, dan wali kota harus membuat kebijakan berdasarkan teori yang sudah terbukti dan data yang kuat,” tegas Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin 10 November 2025.

Pernyataan itu menjadi refleksi mendalam di tengah dinamika pembangunan daerah yang kerap diwarnai dengan pendekatan pragmatis.

BACA JUGA:Mendagri Tito Karnavian: Sekda Adalah Jantung Pemerintahan Daerah dan Kunci Sukses Pembangunan

BACA JUGA:Mendagri Desak Pemda Percepat Transformasi Digital, Tekan Kebocoran Anggaran dan Dongkrak PAD

 Tito mengingatkan bahwa di era modern yang sarat dengan tantangan global dan perubahan cepat, kebijakan berbasis riset ilmiah bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar pemerintah daerah tidak terjebak pada pola “asal buat program”.

Kampus Harus Jadi Mitra Strategis, Bukan Sekadar Penonton

Lebih lanjut, Tito menyoroti peran strategis perguruan tinggi dalam membantu pemerintah membangun kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menyebut, kampus merupakan “mesin intelektual” bangsa yang memiliki tanggung jawab moral dan ilmiah untuk menjadi penggerak perubahan.

“Perguruan tinggi terdiri dari orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang mampu mengubah budaya dan cara berpikir masyarakat. Karena itu, universitas jangan hanya jadi menara gading, tapi harus aktif memberi masukan berbasis riset dan referensi ilmiah kepada pemerintah,” ujarnya.

BACA JUGA:Prabumulih Jadi Kota dengan Realisasi Pendapatan Terendah di Indonesia, Disorot Mendagri Tito Karnavian

BACA JUGA:Antisipasi Perubahan TKD, Mendagri Tito Tekankan Efisiensi dan Inovasi Daerah

Menurut Tito, universitas bukan hanya lembaga akademik, tetapi juga harus berfungsi sebagai penyeimbang (counterbalance) pemerintah. Namun, ia menekankan, fungsi tersebut bukan dalam konteks oposisi, melainkan sebagai mitra strategis yang objektif dan solutif. Kampus perlu menjadi sumber pemikiran segar, memberikan koreksi yang membangun, serta ikut mengawal kebijakan agar tetap berpijak pada data dan logika ilmiah.

Soliditas Internal Kampus Jadi Kunci