Tak kalah mengejutkan, anggaran perjadin di Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang tercatat sebesar Rp1,78 miliar, sementara di Sekretariat DPRD jumlahnya melonjak hingga Rp17,2 miliar. Rinciannya, perjalanan dinas biasa Rp6,2 miliar dan Rp10,9 miliar, ditambah belanja natura Rp1,2 miliar serta biaya pakar dan tim ahli Rp780 juta.
BACA JUGA:Rekapitulasi PSU Empat Lawang Berjalan Aman, TNI-Polri All Out Kawal Proses
BACA JUGA:JM–Fai Unggul Hitung Cepat PSU Pilkada Empat Lawang: Tunggu Hasil Resmi KPU
Plt Sekretaris DPRD Empat Lawang, Dedi Junaidi, saat dikonfirmasi mengaku tak hafal detail anggaran tersebut. "Kalau data lupo aku, nunggu di kantor bae karena dak hapal," katanya singkat.
Seperti diketahui, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 secara tegas memerintahkan pemda memangkas belanja perjalanan dinas hingga 50 persen dan membatasi kegiatan seremonial, studi banding hingga seminar.
Langkah ini disebut Presiden Prabowo dapat menghemat Rp20 triliun, yang bisa dialihkan untuk membangun ribuan sekolah atau fasilitas publik.
“Kita benar-benar serius soal ini,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna.
BACA JUGA:Provinsi Sumsel Pimpin Klasemen Porprov KORPRI 2025, Prabumulih 5 Besar, Empat Lawang Juru Kunci!
Pemangkasan anggaran semacam ini juga pernah dilakukan akhir 2024, melalui surat edaran Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kala itu, kementerian dan lembaga diwajibkan memangkas setengah dari sisa pagu anggaran perjalanan dinas.
Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas dan instruksi efisiensi dari pusat, publik kini berharap Pemerintah Kabupaten Empat Lawang benar-benar serius memangkas belanja yang dianggap tidak prioritas, agar anggaran daerah lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.