PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Menindaklanjuti aksi penyampaian aspirasi oleh perwakilan ratusan tenaga honorer kategori R3 di Gedung DPRD Kota Prabumulih, pada Senin, 7 Juli 2025.
Pimpinan legislatif langsung mengambil langkah cepat. Ketua DPRD Prabumulih, H. Deni Victoria, SH., M.Si, didampingi oleh Wakil Ketua I Aryono, ST, dan Wakil Ketua II Ir. Dipe Anom, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tepatnya ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, pada Rabu, 9 Juli 2025.
Rombongan DPRD ini diterima secara langsung oleh Shalia Allamah Joya, SE., M.Si, yang menjabat sebagai Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda di Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD menyampaikan keresahan dan harapan para tenaga honorer R3 yang tidak berhasil lolos seleksi PPPK tahun ini.
BACA JUGA:Sidak ke Perumda Tirta Prabujaya, Komisi II DPRD Prabumulih Soroti Aset Terbengkalai dan Air Keruh
"Kita meminta dukungan dan solusi dari pemerintah pusat terkait masa depan status kerja mereka, khususnya terkait permohonan agar para honorer R3 tetap dipekerjakan secara paruh waktu dan tidak diberhentikan total," kata Deni Victoria.
Para legislator juga menggali informasi serta berkoordinasi terkait kemungkinan penyesuaian regulasi dan kebijakan keuangan, terutama mekanisme penggajian jika para honorer tersebut difungsikan sebagai tenaga paruh waktu.
Tidak berhenti di situ, DPRD Prabumulih bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dijadwalkan akan melakukan kunjungan lanjutan ke Kementerian PAN-RB pada Jumat, 11 Juli 2025.
Tujuannya adalah untuk memperkuat upaya advokasi terhadap kebijakan rekrutmen PPPK bagi tenaga honorer kategori R2, R3, R4, dan R5 yang hingga kini masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:Desak Perbaikan Jalan Rusak di Desa Kemang Tanduk, DPRD Prabumulih Mediasi Pemdes dengan Perusahaan
Sebelumnya Deni Victoria mengungkapkan pihaknya akan berupaya untuk memperjuangkan nasib para honorer yang tak lulus PPPK. "Kita bersama Pemkot dalam hal ini BKPSDM akan memperjuangkan nasib para PHL," tegasnya.
Sebelumnya, Suasana haru mewarnai halaman Gedung DPRD Kota Prabumulih, Senin pagi, 7 Juli 2025. Ratusan Pegawai Harian Lepas (PHL) kategori R2 dan R3 berbondong-bondong datang menyuarakan kegelisahan mereka.
Sebanyak 154 PHL yang gagal dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II, kini mencari titik terang atas nasib mereka yang digantung.