BACA JUGA:Pejabat OKU Kena OTT KPK, HD: Pelajaran bagi Kita Semua
BACA JUGA:KPK OTT Pejabat OKU: 8 Ditangkap, Pemeriksaan Berlanjut ke Jakarta
Untuk melancarkan skema ini, pejabat Dinas PUPR dan pihak kontraktor dikabarkan melakukan tanda tangan kontrak di Lampung Tengah, menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu sebagai kedok.
Pada 11-12 Maret 2025, MFZ disebut mengurus pencairan uang muka untuk beberapa proyek. Lalu, pada 13 Maret 2025, ia menarik dana dari Bank Sumselbabel.
Meskipun saat itu keuangan Pemda OKU sedang mengalami tekanan karena prioritas pembayaran THR dan gaji pegawai, pencairan uang muka proyek tetap dilakukan.
MFZ kemudian menyerahkan dana sebesar Rp2,2 miliar kepada Nopriansyah (NOP), yang kemudian menitipkan uang tersebut kepada seorang pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman OKU bernama Arman.
BACA JUGA:Kolaborasi Kemenag-KPK: Rancang Buku Antikorupsi Berdasarkan Nilai Agama
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah anggota DPRD, termasuk Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU M. Fahrudin (MFR), serta Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH), disebut mulai menagih jatah fee proyek yang telah disepakati sebelumnya.
Sebagai tanggapan, Nopriansyah disebut berjanji akan menyalurkan uang tersebut setelah pencairan uang muka dari sembilan proyek yang telah dirancang sebelumnya.(*)