Wakil Wali Kota Prabumulih Hadiri Rakor KPK, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Bersih
Wakil Wali Kota Prabumulih Hadiri Rakor KPK, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Bersih--
PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM — Pemerintah Kota Prabumulih menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
Hal itu ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Prabumulih, Franky Nasril, S.Kom MM., dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Griya Agung, Palembang.
Rakor ini diikuti oleh seluruh unsur pemerintah daerah se-Sumatera Selatan dan menjadi forum strategis untuk memperkuat pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Dalam arahannya, Pimpinan KPK, Komjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H., menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan efektif tanpa kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
“KPK mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Tidak ada satu lembaga pun yang dapat bekerja sendirian. Kolaborasi antara pemerintah daerah, inspektorat, aparat penegak hukum, BUMD, badan keuangan daerah, hingga masyarakat sipil sangat diperlukan,” tegasnya.
BACA JUGA:Wawako Prabumulih Franky Nasril Pimpin Rapat Teknis TKKSD, Fokus Tingkatkan Sinergi Antar Daerah
BACA JUGA:Balap Liar Marak di Prabumulih, Wawako Franky Nasril: Pantau Anak, Jangan Sampai Terlibat
Setyo juga menambahkan bahwa langkah penindakan tetap dilakukan sebagai bentuk konsistensi menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Penindakan bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi menjadi upaya memberikan efek jera dan mendorong perbaikan sistem yang lebih baik ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril memberikan apresiasi atas penyelenggaraan rakor ini. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pemkot Prabumulih terus berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap layanan publik. Melalui rakor ini, kami semakin terdorong untuk mengoptimalkan MCP dan SPI sebagai instrumen penting dalam mencegah praktik korupsi,” kata Franky.
Ia menegaskan bahwa pembenahan internal akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
- Tag
- Share
-
-
