Kapolda Sumsel Rachmad Wibowo Ditunjuk Presiden sebagai Wakil Kepala BSSN

PALEMBANG, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo SIK, seorang perwira tinggi Polri dengan reputasi tinggi, baru saja ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keputusan ini tertuang dalam Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/TPA Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 17 September 2024. 

Dalam keputusan tersebut, Rachmad Wibowo menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Komjen Pol Drs Putu Jayan Danu Putra SH MSI.

Pengangkatan ini dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat pertahanan siber nasional, serta sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan ruang siber di Indonesia.

BACA JUGA:Kapolda Sumsel Arahkan 648 Anggota untuk Jaga Keamanan Paslon di Pilkada

BACA JUGA:Kapolda Sumsel Diminta Turun Tangan: Pedagang Pasar 16 Ilir Hadapi Kerugian Rp2 Miliar Pasca Perusakan

Irjen Rachmad Wibowo dikenal luas di bidang keamanan siber. Karirnya yang gemilang termasuk penugasan di Densus 88 Anti Teror, di mana ia mengasah kemampuannya dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk yang bersifat siber. 

Pengalamannya dalam penanganan kasus terorisme memberikan bekal analitis yang kuat dan kemampuan koordinasi yang handal.

Keahlian Rachmad Wibowo dalam bidang siber semakin terasah saat menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Di bawah kepemimpinannya, sejumlah kasus kejahatan siber berhasil diungkap dan pelakunya diproses secara hukum.

BACA JUGA:Wakapolda Sumsel: Polri dan TNI Siap Amankan Lahan Korporasi dari Karhutla

BACA JUGA:Penyegaran! Kapolri Mutasi 157 Pati dan Pamen Polri : Enam Jabat Kapolda

Dedikasinya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak turut berkontribusi pada kesuksesannya.

Banyak pihak menilai pengangkatan Rachmad Wibowo sebagai Wakil Kepala BSSN adalah keputusan yang tepat, mengingat rekam jejaknya yang cemerlang dalam penegakan hukum, terutama dalam penanganan kejahatan siber.