Dugaan Korupsi Dana Hibah, Kerugian Negara Rp 6 Miliar: Kejari Prabumulih Tahan Ketua, Sekretaris & PPK KPU

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Jumat , 03 Oct 2025 - 22:32

Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih menetapkan dan menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada 2024.--Kejari

PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Kasus dugaan korupsi dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024 memasukkan babak baru.

Pada Jumat, 3 Oktober 2025 Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih menetapkan dan menahan 3 tersangka dalam kasus tersebut.

Tersangka yang ditetapkan tersebut yakni, Ketua KPU Prabumulih berinisial MD, Sekertaris KPU berinisial YA dan pejabat pembuat komitmen berinisial SA.

Tiga tersangka tersebut digiring keluar dari gedung kejaksaan negeri dengan memakai rompi pink menuju mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan sekira pukul 18.00 WIB.

Kepala Kejaksaan Negeri Khristiya Lutfishandi SH MH, melalui Kasi Intel Ajie Marta SH mengungkapkan tim penyintik Jaksa Negeri Prabumulih menetapkan 3 orang tersangka yang berinisial 1 MD, kedua YA, dan ketiga SA yang merupakan pejabat pada lingkungan KPU Kota Prabumulih.

"Tersangka ditetapkan dalam perkara dugaan tidak pidana korupsi terhadap penggunaan dana hibaf penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024,” katanya.

Kasi Pidsus Safei SH MH menambahkan, sebelum penetapan tersangka. Ketiganya telah diperiksa sejak pukul 9 pagi hingga 17.00 wib.

Berdasarkan hasil ekspos dilakukan penetapan. "Penetapan tersangka tersebut berdasarkan bukti yang cukup. Sudah kami simpulkan bahwa ketiga tersangka tersebut ditetapkan di hari ini.

Penetapan perat tersangka tersebut berdasarkan hasil penyidikan umum yang awalnya telah kita tangani sejak tanggal 18 September 2025," jelasnya.

Disampaikannya, ketiga tersangka telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan dana hibah KPU Kota Prabumulih.

dugaan korupsi dana hibah, kerugian negara rp 6 miliar: kejari prabumulih tahan ketua, sekretaris & ppk kpu                            prabumulih, koranprabumulihpos.com - kasus dugaan korupsi dana hibah penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota prabumulih tahun 2024 memasukkan babak baru. 
pada jumat, 3 oktober 2025 penyidik kejaksaan negeri (kejari) prabumulih menetapkan dan menahan 3 tersangka dalam kasus tersebut. 
tersangka yang ditetapkan tersebut yakni, ketua kpu prabumulih berinisial md, sekertaris kpu berinisial ya dan pejabat pembuat komitmen berinisial sa. 
tiga tersangka tersebut digiring keluar dari gedung kejaksaan negeri dengan memakai rompi pink menuju mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan sekira pukul 18.00 wib. 
baca juga:jumat keramat, penyidik kejari prabumulih tetapkan tiga tersangka korupsi dana hibah kpu 2024
baca juga:naik penyidikan, kerugian puluhan miliar: dugaan kasus korupsi dana hibah kpu prabumulih
kepala kejaksaan negeri khristiya lutfishandi sh mh, melalui kasi intel ajie marta sh mengungkapkan tim penyintik jaksa negeri prabumulih menetapkan 3 orang tersangka yang berinisial 1 md, kedua ya, dan ketiga sa yang merupakan pejabat pada lingkungan kpu kota prabumulih.
"tersangka ditetapkan dalam perkara dugaan tidak pidana korupsi terhadap penggunaan dana hibaf penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024,” katanya. 
kasi pidsus safei sh mh menambahkan, sebelum penetapan tersangka. ketiganya telah diperiksa sejak pukul 9 pagi hingga 17.00 wib. 
berdasarkan hasil ekspos dilakukan penetapan. "penetapan tersangka tersebut berdasarkan bukti yang cukup. sudah kami simpulkan bahwa ketiga tersangka tersebut ditetapkan di hari ini. 
penetapan perat tersangka tersebut berdasarkan hasil penyidikan umum yang awalnya telah kita tangani sejak tanggal 18 september 2025," jelasnya. 
baca juga:komisioner kpu kota prabumulih penuhi panggilan kejaksaan , pemanggilan atas dugaan klarifikasi soal dana hiba
baca juga:kawal mbg, wako prabumulih sidak 5 dapur sppg: dapur harus higienis dan berkualitas
disampaikannya, ketiga tersangka telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan dana hibah kpu kota prabumulih. 
"atas perbataan para tersangka tersebut, kami tim penyidik mempersangkakan kepada tersangka ini pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dibuat dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang bindaan disengaja korupsi,” tuturnya. 
dari hasil penyidikan yang ditemukan adanya kerugian negara dengan jumlah yang cukup fantasis. "dari total keuangan dana hibah senilai rp 26 miliar tersebut, terdapat kerugian negara sebesar rp 6 miliar," lanjutnya. 
untuk kepentingan penyidikan, ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari kedepan. ataupun pertimbangannya yaitu untuk dikhawatirkan perat tersangka akan melakukan diri, menghilangkan barang bukti. 
baca juga:saling maaf & pelukan, polemik mutasi kepsek smpn 1 prabumulih berakhir manis, wako: ini pelajaran untuk cak
baca juga:tidur tak nyenyak, rumah warga tower sungai gambir prabumulih terancam amblas: desak pembangunan talud
adapun kerugian paling besar dalam dugaan kasus tersebut, dibeberkan safei yakni kegiatan sosialisasi dan launching. "terdapat 20 item kegiatan yang terdapat kegiatannya dirubah, ditambah dan dikurangi,” ucapnya. 
seperti diketahui, kejaksaan negeri (kejari) prabumulih terus mengusut dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah pemilihan wali kota dan wakil wali kota prabumulih tahun 2024. 
setelah melewati tahap penyelidikan, perkara ini resmi dinaikkan ke tahap penyidikan umum lantaran ditemukan indikasi awal yang cukup kuat.
sejak senin, 22 september 2025, tim penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. hingga sabtu, 27 september 2025, tercatat sudah ada 18 saksi yang dimintai keterangan. informasi ini dibenarkan langsung oleh kepala seksi tindak pidana khusus (kasi pidsus) kejari prabumulih, safe’i sh mh.
“sudah 18 orang yang diperiksa sejauh ini, dan jumlah tersebut kemungkinan bertambah sesuai kebutuhan penyidikan,” ujar safe’i saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
adapun saksi-saksi yang dipanggil berasal dari berbagai unsur, meliputi ketua dan anggota komisioner kpu prabumulih, pejabat sekretariat kpu, aparatur pemerintah kota prabumulih, hingga pihak ketiga atau vendor pelaksana kegiatan. bahkan, mantan penjabat (pj) wali kota serta mantan pj sekretaris daerah — yang kala itu juga menjabat sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) — turut diperiksa untuk memberikan keterangan.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 4 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan