Kasus Siswi SMP Palembang jadi Perhatian PPPA

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Sabtu , 07 Sep 2024 - 21:23

Kasus Siswi SMP Palembang jadi Perhatian PPPA--Istimewa

Nahar menekankan perlunya pengawasan orang tua terhadap anak-anak agar terhindar dari perilaku menyimpang, seperti mengonsumsi konten video p*rno yang bisa memicu kekerasan s*ksual.

"Kami juga memerlukan asesmen terhadap kondisi lingkungan untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi perilaku berisiko di masyarakat agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh," katanya.

Dalam kasus ini, salah satu motif kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku adalah mengumpulkan video p*rno di telepon genggamnya. Nahar menambahkan,

"Diduga pelaku telah kecanduan video p*rno, dan ini merupakan masalah yang belum ditangani secara efektif. Kecanduan semacam ini dapat meningkatkan kemungkinan pelaku untuk meniru perilaku kekerasan s*ksual seperti pem*rkosaan dan pencabulan."

Terkait proses hukum, Nahar mengingatkan perlunya penanganan khusus sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012.

"Dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA dijelaskan bahwa hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dari orang dewasa, yakni setengah dari ancaman pidana yang berlaku bagi orang dewasa," jelas Nahar.

Para pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 jo. Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 dan/atau Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016.

Untuk kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban, pelaku dapat dikenakan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014.

Namun, pidana tambahan mungkin tidak diterapkan sesuai dengan Pasal 81 ayat (9) dan/atau Pasal 82 ayat (8) UU No. 17 Tahun 2016, mengingat pelaku masih berusia anak.(*)

kasus siswi smp palembang jadi perhatian pppa                            jakarta, koranprabumulihpos.com - kasus pembvnuhan yang melibatkan siswi smp di palembang telah mencuri perhatian publik secara luas, terutama karena keterlibatan empat pelaku yang masih di bawah umur dalam dugaan kekerasan seksual yang menyertai tragedi tersebut. 
kasus ini menarik perhatian berbagai pihak, terutama kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pppa), yang menyoroti pentingnya pendampingan bagi keluarga baik dari pihak korban maupun pelaku.
deputi bidang perlindungan khusus anak kementerian pppa, nahar, menyampaikan keprihatinannya terhadap semakin meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan pelaku anak-anak. 
menurut nahar, kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak terus menjadi masalah yang mendalam dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait.
baca juga:duo sekawan pencuri rel masuk bui; ditangkap tim macan polsek rkt
baca juga:kpu tetapkan masa perbaikan berkas bapaslon berakhir 9 september 
"kami berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. kami juga akan memastikan bahwa anak korban dan keluarganya mendapatkan keadilan yang layak," ujar nahar dalam keterangan resmi yang disampaikan di jakarta pada 6 september 2024.
dalam upaya mendukung keluarga korban, kementerian pppa menawarkan berbagai bentuk bantuan, baik berupa pendampingan hukum maupun psikologis. 
nahar mengungkapkan, "kami siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada keluarga korban untuk memastikan mereka dapat menghadapi proses hukum dengan baik dan mendapatkan rehabilitasi yang diperlukan."
tim layanan sapa129 dari kementerian pppa berupaya menjangkau keluarga korban untuk memberikan bantuan yang diperlukan. nahar menambahkan bahwa pendampingan psikologis yang intensif sangat penting untuk membantu keluarga korban dalam mengikuti proses hukum dan dalam rehabilitasi emosional.
baca juga:pemkot prabumulih makin gencar gelar pasar murah
baca juga:peduli pendidikan dan lingkungan; pep limau field bagikan paket sekolah dan tanam pohon di smkn 2 prabumulih
selain keluarga korban, pendampingan juga diberikan kepada keluarga pelaku. nahar menjelaskan, pendampingan bagi keluarga pelaku penting. "untuk mencegah mereka dari stigma negatif dari masyarakat dan untuk memberikan edukasi tentang pengasuhan yang lebih baik," katanya.
kementerian pppa juga mengkhawatirkan adanya lingkungan di sekitar pelaku yang kurang memperhatikan atau bahkan membiarkan perilaku berisiko, yang dapat memperburuk situasi.
nahar menekankan perlunya pengawasan orang tua terhadap anak-anak agar terhindar dari perilaku menyimpang, seperti mengonsumsi konten video p*rno yang bisa memicu kekerasan s*ksual. 
"kami juga memerlukan asesmen terhadap kondisi lingkungan untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi perilaku berisiko di masyarakat agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh," katanya.
baca juga:waspada hoax dan ujaran kebencian, kapolsek cambai imbau masyarakat wujudkan pilkada damai
baca juga:mengenal emily armstrong: suara khas di balik dead sara yang kini jadi vokalis baru linkin park
dalam kasus ini, salah satu motif kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku adalah mengumpulkan video p*rno di telepon genggamnya. nahar menambahkan, 
"diduga pelaku telah kecanduan video p*rno, dan ini merupakan masalah yang belum ditangani secara efektif. kecanduan semacam ini dapat meningkatkan kemungkinan pelaku untuk meniru perilaku kekerasan s*ksual seperti pem*rkosaan dan pencabulan."
terkait proses hukum, nahar mengingatkan perlunya penanganan khusus sesuai dengan sistem peradilan pidana anak (sppa) yang diatur dalam uu no. 11 tahun 2012. 
"dalam pasal 81 ayat (2) uu sppa dijelaskan bahwa hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dari orang dewasa, yakni setengah dari ancaman pidana yang berlaku bagi orang dewasa," jelas nahar.
baca juga:menkominfo minta tambahan anggaran rp 13,27 triliun di 2025
baca juga:lab nano device ftui, fondasi pengembangan chip di indonesia
para pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 76d uu no. 35 tahun 2014 jo. pasal 81 ayat (1) uu no. 17 tahun 2016 dan/atau pasal 76e uu no. 35 tahun 2014 jo. pasal 82 ayat (1) uu no. 17 tahun 2016. 
untuk kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban, pelaku dapat dikenakan pasal 76c jo. pasal 80 ayat (3) uu no. 35 tahun 2014. 
namun, pidana tambahan mungkin tidak diterapkan sesuai dengan pasal 81 ayat (9) dan/atau pasal 82 ayat (8) uu no. 17 tahun 2016, mengingat pelaku masih berusia anak.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 8 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan