Pengertian Pemilu, Asas, Prinsip, dan Tujuannya

Reporter: Zainul Marzadi |

Editor: |

Minggu , 18 Aug 2024 - 23:03

Opini Pengertian Pemilu, Asas, Prinsip, dan Tujuannya--Foto:ist

Terbuka;

Proporsional;

Profesional;

Akuntabel;

Efektif; dan

Efisien.

Sementara, Tujuan penyelenggaraan pemilu termaktub dalam Pasal 4 ( Empat ) yaitu:

Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;

Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;

Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;

Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Adapun pakar ilmu politik Arbi Sanit pernah mengungkapkan, pemilu pada dasarnya memiliki 4 Fungsi yakni :

Membentuk legitimasi penguasa dan pemerintah,

Membentuk perwakilan politik rakyat,

Sirkulasi elite penguasa, dan

pengertian pemilu, asas, prinsip, dan tujuannya                            penulis : zainul marzadi.sh.mh dosen peneliti hukum univesitas serasan muara enim
sebelum membahas pemilihan umum ( pemilu ) temtu kita perlu mengetahui dulu landasan dasarnya yang berhubungan dengan pemilu yakni demokrasigagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan yunani. dengan sistem tersebut rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara.
dalam buku berjudul throes of democracy yang ditulis oleh walter a. mcdougall terdapat sejarah pergolakan demokrasi yang terjadi di amerika serikat pada tahun 1829 hingga 1877. jika grameds tertarik untuk membeli, klik “beli sekarang” yang ada di atas.
jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sm, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian athena oleh cleisthenes pada 508 sebelum masehi.
kata ini berasal dari bahasa yunani kuno δημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 sm untuk menyebut sistem politik negara-kota yunani, salah satunya athena klasik; kata ini merupakan antonim dari wikt:ἀριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit". secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi.
demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.
landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara, inklusivitas dan kebebasan politik, kewarganegaraan, persetujuan dari yang terperintah, hak suara, kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup, kebebasan, dan kaum minoritas.
ciri-ciri pemerintahan demokratis 
dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:
adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).
 
dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi, jika telah memenuhi ciri-ciri berikut ini:
1. memiliki perwakilan rakyat
indonesia memiliki lembaga legislatif bernama dewan perwakilan rakyat (dpr) yang telah dipilih melalui pemilihan umum. sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota dpr ini.
2. keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara
seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela.
3. menerapkan ciri konstitusional
hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. dimana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya.
4. menyelenggarakan pemilihan umum
pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.
5. terdapat sistem kepartaian
partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat.
sekaligus wakil rakyat dapat mengontrol kerja pemerintahan. jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan hukum.
tujuan demokrasi
secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan.
pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta penjelasannya:
1. kebebasan berpendapat
tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka.
hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud.
2. menciptakan keamanan dan ketertiban
secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat.
3. mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan
demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut.
adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara.
4. membatasi kekuasaan pemerintahan
kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, ada di tangan rakyat.
artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan, agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, dimana pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat.
rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat.
5. mencegah perselisihan
dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi, akan diselesaikan dengan musyawarah. sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai.
macam-macam demokrasi
kekuasaan tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat, entah dari mana rakyat tersebut berasal dan latar belakangnya. semua warga negara dianggap sama tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut. sehingga, dalam suatu negara demokrasi semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan. berikut ini macam-macam demokrasi yang perlu kamu ketahui:
1. demokrasi parlementer
demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen.
kepala negaranya juga berbeda dari kepala pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. namun, dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah (inggris) atau pemimpin resmi (india).
2. demokrasi langsung
demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi dimana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen. demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas kemudian akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien.
4. demokrasi pancasila
demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air indonesia. demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila pancasila.
seperti yang kita ketahui, pancasila merupakan pandangan hidup bangsa indonesia yang memiliki makna kristalisasi berbagai pengalaman hidup bangsa indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan fisafat, moral, serta etika yang telah melahirkannya.
5. demokrasi presidensial
di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi, tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya.
dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. negara-negara seperti amerika serikat, argentina, dan sudan telah menggunakan jenis demokrasi ini.
pada buku yang berjudul sistem presidensial indonesia dari soekarno ke jokowi dari sarah nuraini siregar ingin menjelaskan mengenai dinamika serta efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial indonesia yang terjadi dari satu masa ke masa lainnya.
6. demokrasi liberal
demokrasi liberal dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demkorasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional.
oleh sebab itu, dalam demokrasi liberal, setiap dalam mengambil sebuah keputusan akan diambil melalui keputusan mayoritas. hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang telah dibuat tidak melanggar hak-hak dari setiap individu.
untuk menjalakan demokrasi adalah dengan pemilihan umum haruslah memiliki azas dan prinsip yang kostisional .
pengertian pemilu
pengertian pemilu merupakan realisasi ajaran negara demokrasi montesquieu
kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu 
legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, 
eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan 
yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.
 
pengertian
pemilihan umum atau yang biasa disebut sebagai pemilu di indonesia merupkan reliasi kehidupan berdemokrasi . 
pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh abraham lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).
menurut aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan, prinsip demokrasi adalah kebebasan. hal itu karena hanya melalui kebebasanlah, setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri.
menurut joseph a. schemer, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional. perencanaan tersebut dilakukan untuk mencapai sebuah keputusan politik. dimana setiap individu akan memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif. hal itu dilakukan atas dasar suara rakyat.
pemilihan umum atau yang biasa disebut sebagai pemilu di indonesia lekat dengan suatu proses pemilihan pemimpin. momen pemilu kerap disebut sebagai pesta demokrasi rakyat. sebab, lewat pemilu, rakyat diberikan hak penuh untuk memilih calon pemimpin, dari tingkat pusat hingga ke level daerah. 
 pemilu di indonesia diatur dalam pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat. sebagaimana pasal 1 ayat (2) undang-undang dasar 1945, "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar 
pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017. memuat tentang pengertian pemilu. "pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945," demikian bunyi pasal tersebut. sederhananya, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku.
 
pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat. 
sebagaimana pasal 1 ayat (2) undang-undang dasar 1945, "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar".
 
sebagaimana penjelasan umum uu pemilu, makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. oleh karenanya, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
sejarah
sejarah singkat sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi. hingga tahun 1959, dijalankan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem demokrasi liberal, sebagaimana berlaku di negara-negara barat yang bersifat individualistik. pada tahun 1959-1966 diterapkan demokrasi terpimpin, yang dalam praktiknya cenderung otoriter. mulai tahun 1966 hingga berakhirnya masa orde baru pada tahun 1998 diterapkan demokrasi pancasila. model ini pun tidak mendorong tumbuhnya partisipasi rakyat. sesudah bergulirnya reformasi pada tahun 1998, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan memilih, kebebasan berpolitik dan lain-lain semakin bebas.
periode demokrasi parlementer (1945-1965) 
periode ini merupakan awal perkembangan demokrasi di indonesia. namun sayangnya demokrasi pada periode ini tidak mempunyai modal cukup untuk menjadi mapan dalam implementasinya, entah dalam teori, konsep dan praktiknya. demokrasi pada periode ini hanya menjadi pemersatu dan alat koalisi antar suku dan agama yang beragam di indonesia untuk dapat menjadi bangsa. namun demokrasi parlementer ini ternyata kurang begitu cocok diterapkan di indonesia karena dalam prosesnya timbul banyak perpecahan politik dan partai-partai politik yang mendominasi terpecah belah. sehingga demokrasi parlementer ini digantikan menjadi demokrasi terpimpin (guided democracy).
periode demokrasi terpimpin / orde lama (1959-1965) 
ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (abri) dalam panggung politik nasional.3 dominasi kekuasaan politik presiden pada saat itu terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang dasar 1945. misalnya, pada tahun 1960 presiden soekarno membubarkan dewan perwakilan rakyat (dpr) padahal dalam hal ini presiden tidak memiliki wewenang. namun sejak pada tahun 1959 diberlakukannya dekrit presiden, setelah itu banyak penyimpangan konstitusi oleh presiden atas dasar dominasi kekuatan politik presiden. akhir dari sistem demokrasi terpimpin soekarno yang berakibat pada perseteruan politik ideologis antara pki dan tni adalah peristiwa berdarah yang dikenal denga gerakan 30 september 1965 (g 30 s pki)
periode demokrasi pancasila / orde baru (1965-1998) 
periode ini merupakan masa pemerintahan presiden soeharto yang disebut masa orde baru. sebutan orde baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, orde lama. demokrasi pancasila pada periode ini secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. pertama, menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. kedua, mengutamakan kehidupan yang layak bagi semua warga negara. ketiga, pengankuan dan perlindungan ham, peradilan yang bebas dan tidak memihak. namun ternyata tawaran-tawaran demokrasi pancasila hanya retorika politik belaka, sehingga terjadi ketidakdemokratisan pernguasa orde baru yang ditandai oleh :
dominannya peranan militer (abri);
birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik;
pengebirian peran dan fungsi partai politik;
campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik;
politik masa mengambang;
monolitisasi ideologi negara;
inkorporasi (peleburan) lembaga non-pemerintah.
periode pasca orde baru / reformasi (1998 – sekarang)
periode pasca orde baru ini disebut era reformasi. dalam periode ini tuntutan-tuntutan rakyat mengenai pelaksanaan demokrasi dan ham harus lebih konsekuen. tuntutan ini berawal dari lengsernya presiden soeharto yang telah menjabat selama tiga puluh tahun lamanya dengan demokrasi pancasilanya. dalam periode ini cita-cita dari demokrasi yang mapan dan menjunjung tinggi ham menjadi tantangan utama, sehingga dalam periode ini banyak terjadinya perombakan baik secara aturan, fungsi dan institusi. wacana demokrasi pada pasca orde baru atau era reformasi erat kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat madani (civil society) dan penegakan ham secara sungguh-sungguh serta mengembalikan kedaulatan sesungguhnya kepada rakyat.
hingga saat ini, demokrasi masih menjadi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik di indonesia. nilai-nilai demokrasi pun juga ditanamkan melalui pendidikan di sekolah. seperti yang dilaporkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (2021), kepala badan penelitian dan pengembangan dan perbukuan, anindito aditomo menyatakan bahwa demokrasi ditanamkan di sekolah dengan menyediakan suasana yang terbuka dan mendukung siswa untuk berani berpikir mandiri dan berpendapat. hal itu pun dapat diterapkan di semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah
 
asas, prinsip, dan tujuan pemilu sebagaimana pasal 2 uu nomor 7 tahun 2017, pemilu memiliki enam asas penting yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). penjabarannya sebagai berikut: 
langsung: masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai keinginan sendiri tanpa perantara; 
umum: pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lainnya; 
bebas: seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa
 
rahasia: dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan. pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun; jujur: semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku;
adil: dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.
kemudian, pada pasal 3 uu yang sama dikatakan, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi
 11 ( sebelas )prinsip yang meliputi: 
mandiri;
jujur; 
adil; 
berkepastian hukum; 
tertib;
 terbuka; 
proporsional; 
profesional; 
akuntabel;
efektif; dan 
efisien.
sementara, tujuan penyelenggaraan pemilu termaktub dalam pasal 4 ( empat ) yaitu: 
memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; 
mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; 
memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.
adapun pakar ilmu politik arbi sanit pernah mengungkapkan, pemilu pada dasarnya memiliki 4 fungsi yakni : 
membentuk legitimasi penguasa dan pemerintah, 
membentuk perwakilan politik rakyat, 
sirkulasi elite penguasa, dan
pendidikan politik.
oleh karenanya, disimpulkan oleh arbi sanit bahwa pemilu bertujuan untuk: memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; melaksanakan kedaulatan rakyat; melaksanakan hak-hak asasi warga negara. penyelenggaraan pemilu di indonesia, pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (kpu). mengacu uu nomor 7 tahun 2017, kpu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pilkada serentak taggal 24 nopember 2024 kepala daerah ( guburnur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak , pemilih dalam pemilu merupakan warga negara indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
dari uraian diatas dari tahapan awal dan tahap akhir pemilu , hendaknya baik penyelengara pemilu dan peserta pemilu  dapat mempedomi azas dan perinsip pemilu yang akan diselenggarakan rabu 24 nopember 2024 untuk menghasilakan demokrasi yang berkualiats