HA Halim Didakwa Rugikan Negara Rp127,2 Miliar, Kuasa Hukum: Dakwaan JPU Hanya Berdasarkan Asumsi

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 04 Dec 2025 - 22:14

HA Halim Didakwa Rugikan Negara Rp127,2 Miliar, Kuasa Hukum: Dakwaan JPU Hanya Berdasarkan Asumsi--

ha halim didakwa rugikan negara rp127,2 miliar, kuasa hukum: dakwaan jpu hanya berdasarkan asumsi                            palembang, koranprabumulihpos.com — kasus dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional (psn) tol betung–tempino mulai memasuki tahap persidangan. pada kamis (4/12/2025), pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pn palembang menggelar sidang perdana dengan terdakwa pengusaha ternama palembang, kemas ha halim ali, atau lebih dikenal sebagai haji alim.
sidang berlangsung dengan penjagaan ketat dan dihadiri langsung oleh terdakwa yang datang menggunakan peralatan medis khusus dari rs siti fatimah. kehadirannya menarik perhatian besar karena selama penyidikan ia kerap berhalangan hadir akibat kondisi kesehatan.
dalam pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri musi banyuasin memaparkan rangkaian dugaan perbuatan melawan hukum yang menjerat ha halim.
jpu menguraikan bahwa terdakwa diduga terlibat dalam proses penerbitan 486 surat penguasaan hak atas tanah (spht), serta penerbitan sertifikat hak milik (shm) di atas tanah negara seluas kurang lebih 937,02 hektare. sertifikat-sertifikat tersebut, menurut dakwaan, diterbitkan atas nama karyawan harian lepas pt sentosa mulia bahagia (smb).
rangkaian proses tersebut disebut terjadi melalui sejumlah program pertanahan, antara lain prona, proda, ukm, dan sms, yang berjalan di kantor pertanahan muba antara 2006–2009.
selain itu, jpu menduga terdakwa menguasai dan memanfaatkan 1.756,53 hektare lahan negara sebagai areal perkebunan di luar kawasan hgu pt smb pada periode 2019–2025.
berdasarkan hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan sumsel, jpu menyebut negara mengalami kerugian sebesar rp127.276.655.336,50 atau sekitar rp127,2 miliar akibat rangkaian perbuatan tersebut.
atas dasar itu, ha halim dijerat dakwaan alternatif, yaitu:
pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 uu tipikor
pasal 3 jo pasal 18 uu tipikor
pasal 9 jo pasal 15 uu tipikor
dakwaan ini membingkai terdakwa sebagai pihak yang “turut serta” dalam kegiatan yang dinilai merugikan negara.
usai sidang, tim penasihat hukum ha halim langsung menyampaikan keberatan.
jan samuel maringka, mantan jaksa agung muda intelijen (jamintel) yang kini menjadi kuasa hukum terdakwa, menyebut dakwaan jpu lemah dan tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas.
menurutnya, nilai kerugian negara yang dituduhkan hanya bersandar pada asumsi, bukan perhitungan riil dan terukur.
“kerugian negara itu harus nyata. angka rp127,2 miliar itu hanya estimasi yang tidak jelas asal-usul perhitungannya. kalau memang mau menilai, harusnya dihitung sebagai total loss. sampai sekarang kami belum diberi tahu asal angka itu,” tegas jan.
ia juga menyoroti peralihan proses penghitungan dari kantor jasa penilai publik (kjpp) ke bpkp yang menurutnya menimbulkan tanda tanya besar.
jan menilai penggunaan pendekatan asumsi dalam menentukan nilai kerugian negara sudah tidak relevan dan tidak sejalan dengan perkembangan penegakan hukum modern.
“semua perhitungan harus berbasis bukti konkret, bukan interpretasi sepihak,” lanjutnya.
menanggapi dakwaan tersebut, tim kuasa hukum ha halim memastikan akan mengajukan eksepsi (nota keberatan) pada sidang lanjutan. mereka mengaku telah menyusun sejumlah poin yang menyoroti apa yang mereka sebut sebagai kejanggalan dalam konstruksi dakwaan.
dalam eksepsi nanti, tim hukum akan mengurai:
keberatan terhadap metode perhitungan kerugian negara,
dugaan rekayasa dalam rangkaian peristiwa hukum,
serta inkonsistensi pada pemetaan lahan yang disebut digunakan pt smb.
jan menegaskan bahwa pihaknya siap membuktikan bahwa dakwaan jpu tidak berdiri di atas fondasi hukum yang kuat.
perkara ini menjadi sorotan karena melibatkan salah satu pengusaha paling berpengaruh di sumsel, sekaligus menyangkut proyek infrastruktur strategis nasional. pada hari sidang perdana, ratusan simpatisan dan tokoh masyarakat tampak hadir untuk memberikan dukungan moral.
sidang selanjutnya dijadwalkan digelar pekan depan, dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa.
perkembangan kasus ini diperkirakan terus menyedot perhatian publik hingga proses pembuktian berlangsung.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 5 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan