Kementerian PANRB Reorientasi Strategi 2026: Dari Output ke Outcome, dari Formalitas ke Dampak

BOGOR, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa setiap program dan kegiatan yang disusun tidak hanya sekadar memenuhi target output semata, tetapi wajib memberikan hasil nyata yang dapat dirasakan oleh birokrasi serta masyarakat luas.

Prinsip ini ditegaskan sebagai pondasi agar seluruh kebijakan yang dijalankan tidak berhenti pada formalitas administrasi, melainkan benar-benar berdampak.

“Kegiatan yang kita lakukan menjadi wadah untuk berpikir bersama, menyatukan pandangan, serta memastikan program dan kegiatan kita ke depan semakin berkualitas dan berorientasi hasil. Tidak ada satu pun perubahan besar yang bisa dicapai tanpa kerja bersama,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pembukaan FGD Penguatan Satu Data, Progres Kinerja Strategis Tahun 2025, dan Rencana Strategis Tahun 2026, di Kota Bogor, Jawa Barat, belum lama ini. 

Rini menjelaskan, Kementerian PANRB memiliki misi besar dalam menggerakkan percepatan reformasi birokrasi nasional. 

BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Hadiri Kick-Off Penilaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Kementerian PANRB

BACA JUGA:SE MenPANRB Terbaru: Hanya 3 Kategori Pelamar Masuk Prioritas PPPK Paruh Waktu

Untuk itu empat pilar transformasi bakal terus menjadi fokus penguatan ke depan, mulai dari transformasi tata kelola birokrasi yang efektif dan transparan, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN, transformasi pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat, hingga akselerasi digital pemerintahan agar lebih efisien dan terintegrasi.

Pada kegiatan tersebut juga ditekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program tahun 2026, baik bersama instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi maupun masyarakat. 

Metode pelaksanaan pun harus semakin inovatif, tidak terpaku pada pola lama seperti konsinyering, namun bisa memakai pendekatan baru seperti co-creation workshop, policy lab, ataupun mentoring session.

Selain itu, distribusi pelaksanaan kegiatan juga diminta lebih merata sejak awal tahun anggaran, termasuk memastikan pentahapan kinerja disusun secara realistis, terukur, dan tidak menumpuk di akhir tahun.

“Pertemuan ini sebagai momentum memperkokoh integrasi kerja, memperkuat sinergi lintas unit, dan memastikan setiap kebijakan serta program benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Rini.

BACA JUGA:KemenPANRB Tegaskan FWA ASN Bersifat Opsional

BACA JUGA:BKN Gandeng Kementerian PANRB: Rumah Subsidi untuk 1.000 ASN Siap Direalisasikan

Sementara itu Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menambahkan bahwa pihaknya akan terus memastikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden.