TKD 2026 Dipangkas, Pemkot Prabumulih Pastikan Gaji dan Tunjangan Pegawai Tetap Aman

PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Pemkot Prabumulih menjadi salah satu daerah yang mengalami penurunan cukup besar, sehingga harus melakukan penataan ulang belanja daerah secara ketat dan terukur.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih, Wawan Gunawan, mengungkapkan bahwa TKD yang diterima pada 2026 diproyeksikan turun sekitar Rp191,56 miliar. 

Jika pada 2025 Prabumulih menerima alokasi sekitar Rp857 miliar, maka pada 2026 nilainya diperkirakan hanya berada di kisaran Rp664 miliar.

BACA JUGA:301 Tenaga SPPG Ikuti Pelatihan, Edison Targetkan Nol Kasus Keracunan di Muara Enim

BACA JUGA:Wali Kota Prabumulih Hadiri Tradisi Adat Sedekah Dusun di Cambai

“Dengan adanya pengurangan TKD tersebut, otomatis berdampak pada struktur belanja daerah. Ada sejumlah pos yang harus direalokasi dan direfokuskan,” jelas Wawan. 

Meski terjadi pengetatan anggaran, ia memastikan belanja pegawai tidak akan terganggu, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta PPPK.

“Belanja pegawai tetap menjadi prioritas dan tidak terkena pemotongan. Gaji PPPK juga tetap aman karena sudah dialokasikan dalam APBD. Semua masih terbayar,” tegasnya.

Wawan menambahkan, penyesuaian belanja akan lebih menyasar pada program pembangunan fisik dan kegiatan operasional perangkat daerah yang dinilai masih bisa dirasionalisasi tanpa mengganggu pelayanan publik esensial.

“Imbas pemotongan TKD ini jelas berpengaruh pada APBD tahun depan. Artinya, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi dan menunda kegiatan yang tidak terlalu prioritas,” ujarnya.

BACA JUGA:Satresnarkoba Prabumulih Amankan Pengedar Narkoba di Majasari, 1,79 Gram Sabu Jadi Barang Bukti

BACA JUGA:Wali Kota Prabumulih Hadiri Tradisi Adat Sedekah Dusun di Cambai

Pemkot Prabumulih saat ini tengah melakukan pembahasan bersama DPRD dan perangkat daerah terkait strategi penyesuaian anggaran, agar tetap mampu menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat.