Ini Ternyata Menjadi Pemicu Demo Siswa SMKN 1 Indralaya Selatan Ogan Ilir

 OGAN ILIR,KORANPABUMULIHPOS.COM – Aksi demonstrasi yang dilakukan para siswa SMKN 1 Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, pada senin (6/10/2025) kemain, rupanya dipicu oleh beberapa hal.

Mulai dari dugaan pungutan uang pungutan berkedok Komite sekolah, yang nilainya terus naik setiap tahun.

Penggunaan dana Bantun operasional Sekolah (Bos) yang tidak transparan, pendistribusian seragam tidak tepat waktu, seragam kursng berkualitas hingga pungutan dan PIP dan diskriminasi siswa.

Ketua OSIS SMKN 1 Indralaya Selatan, Kelvin Valentino, mengungkapkan bahwa pungutan biaya untuk siswa baru mengalami kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir.

BACA JUGA:Hari Pertama Siswa SD Negeri 41 Nikmati Makan Siang Bergizi Gratis Lauk Malbi Sapi

BACA JUGA:Pawai dan Karnaval HUT Kota Prabumulih ke-24 Mulai Buka Pendaftaran

“Tahun 2023 biaya seragam sebesar Rp1.800.000, lalu naik jadi Rp2.180.000 di tahun 2024, dan tahun 2025 naik lagi sekitar Rp2.500.000,” ujarnya.

Namun kenaikan itu tidak sebanding dengan kualitas seragam yang justru menurun, bahkan sejumlah atribut sekolah seperti baju praktek dan baju batik hingga kini belum diterima oleh sebagian siswa, meskipun biaya sudah dilunasi sejak tahun lalu. 

"Ada siswa yang sampai sekarang belum menerima seragam sama sekali, hanya dapat baju olahraga, padahal sudah bayar lunas sejak kelas X, keterlambatan pemberian seragam bahkan mencapai lebih dari satu tahun," jelas Kelvin.

Kelvin juga menyinggung adanya diskriminasi terhadap salah satu siswa yang tidak menerima seragam karena alasan ukuran badan. “Siswa tersebut memang obesitas, tapi seharusnya pihak sekolah bisa mengatasinya. Setiap tahun ajaran baru kan ada pengukuran badan,” ujarnya menyesalkan.

BACA JUGA:Tiga Siswa SDN 6 Indralaya Utara Harumkan Nama Sekolah Lewat Lomba Video Literasi Digital DPK

BACA JUGA:Cerita Syukron Sang Kurir JNE Indralaya, Bertahan ditengah Badai Persaingan dengan Kejujuran dan Disiplin

 Ia berharap Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Selain soal pungutan seragam, para siswa juga menyoroti dugaan pungutan dana Program Indonesia Pintar (PIP). 

Menurut Kelvin, salah satu oknum guru berinisial H meminta uang sebesar Rp50.000 per siswa dari dana bantuan tersebut. “Kami menilai ini tidak wajar, karena dana PIP seharusnya sepenuhnya untuk kebutuhan siswa, bukan dipungut lagi,” tegasnya.