Tito Karnavian: Pemda Harus Jadi Mesin Ekonomi Nasional, Bukan Sekadar Pelengkap Pusat

“Mendagri ditunjuk dengan Perpres sebagai koordinator tim pengendali inflasi daerah, dan kami lakukan secara konsisten,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan inflasi nasional tetap terkendali di kisaran 2,5 persen ±1 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi per September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (yoy).

Selain itu, Tito meminta Pemda mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat kecil.

BACA JUGA:Mendagri Tito Minta Kepala Daerah dan DPRD Tunda Perjalanan Luar Negeri

BACA JUGA:Tegas! Tito Karnavian Minta Pemda Serius Jalankan 6 Pelayanan Dasar

Langkah ini, kata Tito, akan memperkuat transparansi keuangan daerah sekaligus mendukung transformasi e-government berbasis data kependudukan.

“Kami sudah siap kalau mau digabung menjadi platform utama untuk e-government,” katanya.

Lebih jauh, Tito mengajak Pemda memanfaatkan Program Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan di wilayahnya. Program tersebut diyakini mampu mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Semua program yang disampaikan Pak Presiden berbasis kerakyatan. Kalau itu tereksekusi dengan baik, akan bisa mendongkrak ekonomi,” jelasnya.

Mendagri juga menekankan pentingnya dukungan terhadap UMKM, serta penguatan hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan agar daerah tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah.

Sebagai contoh, Tito menyoroti keberhasilan Pemprov Kepulauan Riau yang sukses membuka kerja sama ekspor produk pangan ke Singapura.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja daerah, Tito mengusulkan pembentukan Productivity Award bagi Pemda berprestasi yang akan disertai insentif keuangan khusus.

“Langkah ini akan menjadi pemacu bagi Pemda untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas ekonomi,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut, turut hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Sekjen Asian Productivity Organization Indra Pradana Singawinata, serta sejumlah pejabat lainnya.