Riok Lawan PLN: Ngadu ke Tiga Lembaga Nasional, Tuntut Keadilan Konsumen atas Pemblokiran Tak Wajar

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 29 May 2025 - 20:48

Riok Lawan PLN: Ngadu ke Tiga Lembaga Nasional, Tuntut Keadilan Konsumen atas Pemblokiran Tak Wajar--Foto: Prabupos

Tawaran cicilan yang dianggap tidak masuk akal. Riok diminta untuk terlebih dahulu mengubah salah satu KWH aktif miliknya menjadi pascabayar agar bisa mencicil tagihan yang dibebankan.

Dokumen resmi dari PLN hanya diberikan setelah ia mendatangi langsung kantor PLN. Dokumen tersebut pun tidak menyertakan rincian tunggakan ataupun bukti legal pengalihan tanggung jawab utang dari pelanggan sebelumnya yang memiliki nama berbeda.

Riok menyusun laporannya dengan berlandaskan pada beberapa regulasi penting, seperti:

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, terutama Pasal 17 ayat (1) yang mengharuskan adanya peringatan tertulis sebelum pemutusan sambungan listrik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan Pasal 18 ayat (1), yang menjamin hak-hak konsumen dan melarang pemaksaan kewajiban terhadap pihak lain.

Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017, yang mengatur standar pelayanan minimal PLN, termasuk kewajiban untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelum melakukan pemutusan atau perubahan layanan.

Dalam pengaduannya, Riok memohon kepada lembaga-lembaga terkait agar dapat mengambil langkah sebagai berikut:

Membatalkan pemblokiran sambungan listrik yang aktif atas nama dirinya.

Menghapus atau mengklarifikasi tagihan yang ditujukan kepada pelanggan sebelumnya, yang tidak memiliki kaitan hukum dengan dirinya.

Melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas ULP PLN Kota Prabumulih, termasuk dugaan pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) yang dikaitkan dengan nama manajer bernama Ichsan Rahmadi.

Memberikan perlindungan kepada konsumen guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.

riok lawan pln: ngadu ke tiga lembaga nasional, tuntut keadilan konsumen atas pemblokiran tak wajar                            prabumulih, koranprabumulihpos.com – seorang warga kota prabumulih, riok, secara resmi melaporkan dugaan adanya tindakan maladministrasi oleh pt pln (persero) unit layanan pelanggan (ulp) kota prabumulih ke tiga lembaga tingkat nasional.
laporan tersebut telah dikirimkan melalui kanal resmi pelaporan masing-masing lembaga, yakni ombudsman republik indonesia (ori), badan perlindungan konsumen nasional (bpkn), serta yayasan lembaga konsumen indonesia (ylki).
tak hanya itu, riok juga menghubungi hotline resmi ketiga institusi guna mempercepat tindak lanjut dari aduannya.
riok berharap agar laporannya segera ditindaklanjuti demi menjaga keadilan bagi konsumen serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
“saya sudah melayangkan surat pengaduan ke ombudsman ri, bpkn, dan ylki. saya juga berusaha menghubungi rekan-rekan jurnalis di jakarta agar informasi ini bisa diteruskan ke pln pusat dan pihak-pihak yang berwenang,” ungkap riok kepada awak media.
baca juga:wujudkan pendidikan gratis untuk anak prasejahtera, wali kota prabumulih cak arlan temui kemensos
baca juga:dinas kesehatan prabumulih gelar lomba iva test, upaya deteksi dini kanker serviks lewat kampanye kesehatan
ia menegaskan bahwa tindakannya merupakan wujud dari perjuangan untuk melindungi hak konsumen yang merasa dirugikan akibat kebijakan sepihak dari pln setempat.
dalam surat pengaduan tertanggal 28 mei 2025, riok menguraikan sejumlah poin penting yang menjadi dasar pelaporannya. beberapa di antaranya mencakup:
pemblokiran meteran listrik aktif miliknya yang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan resmi. pemblokiran ini disebut-sebut terkait dengan tunggakan lama milik almarhum ayahnya, jamil manap, meskipun meteran yang dimaksud merupakan instalasi baru atas nama pribadi riok yang telah aktif selama dua tahun.
tunggakan yang dibebankan kepada riok sebesar rp1.509.348, diklaim berasal dari piutang tahun 2017. namun, nama pelanggan dalam sistem pln untuk nomor meter tersebut justru tercatat atas nama hendri gunawan, bukan ayahnya.
baca juga:dorong generasi muda berkarya, karang taruna prabumulih jalin sinergi dengan pemerintah kota
baca juga:wali kota prabumulih instruksikan bantuan medis untuk anak penderita lumpuh layu
perubahan jenis layanan secara sepihak dari prabayar ke pascabayar di aplikasi pln mobile, tanpa ada persetujuan atau pemberitahuan sebelumnya.
tawaran cicilan yang dianggap tidak masuk akal. riok diminta untuk terlebih dahulu mengubah salah satu kwh aktif miliknya menjadi pascabayar agar bisa mencicil tagihan yang dibebankan.
dokumen resmi dari pln hanya diberikan setelah ia mendatangi langsung kantor pln. dokumen tersebut pun tidak menyertakan rincian tunggakan ataupun bukti legal pengalihan tanggung jawab utang dari pelanggan sebelumnya yang memiliki nama berbeda.
riok menyusun laporannya dengan berlandaskan pada beberapa regulasi penting, seperti:
baca juga:dorong generasi muda berkarya, karang taruna prabumulih jalin sinergi dengan pemerintah kota
baca juga:manfaatkan aset, ketua dprd prabumulih dukung perbaikan asrama di jakabaring palembang
undang-undang no. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, terutama pasal 17 ayat (1) yang mengharuskan adanya peringatan tertulis sebelum pemutusan sambungan listrik.
undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya pasal 4 dan pasal 18 ayat (1), yang menjamin hak-hak konsumen dan melarang pemaksaan kewajiban terhadap pihak lain.
peraturan menteri esdm no. 27 tahun 2017, yang mengatur standar pelayanan minimal pln, termasuk kewajiban untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelum melakukan pemutusan atau perubahan layanan.
dalam pengaduannya, riok memohon kepada lembaga-lembaga terkait agar dapat mengambil langkah sebagai berikut:
baca juga:dorong generasi muda berkarya, karang taruna prabumulih jalin sinergi dengan pemerintah kota
baca juga:manfaatkan aset, ketua dprd prabumulih dukung perbaikan asrama di jakabaring palembang
membatalkan pemblokiran sambungan listrik yang aktif atas nama dirinya.
menghapus atau mengklarifikasi tagihan yang ditujukan kepada pelanggan sebelumnya, yang tidak memiliki kaitan hukum dengan dirinya.
melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas ulp pln kota prabumulih, termasuk dugaan pelanggaran prosedur operasional standar (sop) yang dikaitkan dengan nama manajer bernama ichsan rahmadi.
memberikan perlindungan kepada konsumen guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.
“saya sebagai konsumen hanya menuntut keadilan. jangan sampai pln semena-mena terhadap masyarakat, apalagi dalam urusan hak dasar seperti listrik. negara ini milik rakyat, dan pln adalah bumn milik negara. sudah seharusnya mereka melayani dengan adil dan transparan,” tegas riok.
ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak takut menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami.
“kita sebagai pelanggan jangan mau dibodohi. prinsip saya sederhana: keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,” pungkasnya.
kasus ini diharapkan bisa menjadi perhatian serius bagi pln pusat serta lembaga-lembaga pengawasan pelayanan publik. 
bila ditemukan adanya unsur maladministrasi, langkah evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan sumber daya manusia (sdm) pln di wilayah tersebut sangat diperlukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap layanan kelistrikan nasional.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 30 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan