Kelurahan Dan Desa Harus Lapor Perkembangan Pendirian Koperasi Per hari

KORANPRABUMULIHPOS.COM - Wali Kota Prabumulih H Arlan undang para Camat serta Lurah Kepala Desa se Kota Prabumulih, ke ruang rapat lantai 1 gedung Pemerintah Kota Prabumulih, Selasa 16 April 2025.

Dalam kesempatan ini, pria yang akrab disapa Cak Arlan menyampaikan hasil rapat koordinasi bersama pemerintah pusat melalui Kementerian perkoperasian.

Dia menyampaikan agar setiap Kelurahan dan Desa di Kota Prabumulih, segera memiliki Koperasi, sedangkan Kelurahan dan Desa yang sudah ada, agar dihidupkan kembali dsn dijalankan.

Lantaran menunggu adanya koperasi di setiap Kelurahan dan desa, dirinya akan mempelajari, mulai dari pengelolaan hingga jalannya koperasi, agar semuanya terarah dan tujuannya jelas.

BACA JUGA:Dukung Program Koperasi Merah Putih: Wako Prabumulih Dorong Bentuk Koperasi di Kelurahan Desa

Karena koperasi merupakan salah satu budaya Indonesia, dalam bentuk kegotongroyongan untuk menghidupkan kembali ekonomi kemasyarakatan.

"Cak berharap Agar masalah koperasi ini ditindak lanjuti, agar kebutuhan masyarakat dan kepentingan usaha itu berjalan maksimal. Masalah izin juga segera diurus secepatnya," katanya dihadapan para Camat dan Lurah beserta Kepala Desa hasil Kota Prabumulih.

Agar proses izinnya cepat selesai, dia menyarankan agar pihak pemerintah Kelurahan dan Desa, mengurus perizinan bila perlu ditunggui hingga prosesnya berjalan lancar dan cepat selesai. 

Jika izin sudah di urus, maka bisa Koperasi bisa berjalan. Dan kebutuhan untuk meningkatkan usaha rakyat juga dapat segera berjalan.

BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Dukung Produk Lokal Lewat Evaluasi P3DN

Cak Arlan juga tak main-main untuk membuka Koperasi di setiap Pemerintahan mulai dari tingkat Kelurahan dan desa di Kota Prabumulih. Dia bahkan meminta agar Dinas PMD agar meminta laporan update perkembangan dari waktu ke waktu agar progresnya terlihat.

"PMD juga harus meminta laporan per hari, dua hari agar cepat selesai. Jika dikawal terus maka progresnya berjalan dan kita tahu perkembangannya. Saat ditanya oleh pihak Kementerian maka kita bisa bicara banyak. Karna hal ini merupakan amanat dari pemerintah pusat," tukasnya.