Sri Mulyani: Belanja Bansos Tak Terpengaruh Kebijakan Penghematan Anggaran

sri mulyani: belanja bansos tak terpengaruh kebijakan penghematan anggaran jakarta, koranprabumulihpos.com– menteri keuangan sri mulyani indrawati menegaskan bahwa anggaran untuk bantuan sosial (bansos) tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diperintahkan oleh presiden prabowo subianto. "anggaran untuk belanja bantuan sosial tetap utuh, tidak ada pengurangan sama sekali," ujar sri mulyani saat menghadiri acara bri microfinance outlook 2025 di tangerang, banten, kamis. sri mulyani menjelaskan bahwa target belanja negara pada tahun anggaran 2025 dipatok sebesar rp3.621,3 triliun. untuk mengoptimalkan anggaran negara, pemerintah melakukan penyesuaian agar alokasi lebih efisien, sesuai dengan arahan presiden prabowo yang meminta kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi. baca juga:spesifikasi asus zenfone 9, performa kencang dan usung chipset snapdragon baca juga:mengenal 5 burung pemangsa dengan insting berburu yang luar biasa tujuan dari efisiensi ini adalah agar anggaran negara (apbn) dapat memberikan manfaat yang maksimal langsung kepada masyarakat. sementara itu, sejumlah pos anggaran lain akan mengalami penyesuaian, seperti pengeluaran untuk perjalanan dinas, alat tulis kantor (atk), dan berbagai kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak langsung pada masyarakat. “presiden meminta kementerian dan lembaga untuk memangkas pengeluaran yang masih bisa dihemat, tetapi program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap dijaga anggarannya,” kata sri mulyani. sebelumnya, sri mulyani mengeluarkan surat yang menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi pada 16 pos belanja tertentu. baca juga:tambah semarak imlek 2025! ini 7 lagu mandarin yang wajib diputar baca juga:jangan abaikan! ini 6 tanda kamu butuh cuti segera surat bernomor s-37/mk.02/2025 tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden republik indonesia nomor 1 tahun 2025. dalam surat tersebut, sri mulyani menetapkan sejumlah pos belanja yang perlu dilakukan pengurangan dengan persentase yang berbeda, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. beberapa pos yang disarankan untuk dipangkas antara lain atk sebesar 90 persen, kegiatan seremonial 56,9 persen, rapat dan seminar 45 persen, serta berbagai pos lainnya seperti diklat dan bimtek, honor kegiatan, serta pemeliharaan peralatan. menteri atau pimpinan lembaga diminta untuk mengajukan rencana efisiensi kepada dpr dan melaporkan persetujuan tersebut kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 februari 2025. jika laporan revisi tidak diterima pada waktu yang ditentukan, kementerian keuangan dan direktorat jenderal anggaran (dja) akan mencatatkan hal tersebut dalam dipa secara mandiri.

Tag

• # anggaran bansos
• # belanja bansos
• # penghematan anggaran
• # presiden prabowo subianto
• # sri mulyani

Share

• 
• 
• 
• 
•