Pemkot Prabumulih Percepat Sertifikasi 119 Aset; Tindak Lanjut Korsupgah KPK

PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih mengadakan rapat untuk mempercepat proses sertifikasi aset tanah pada Senin, 18 November 2024. 

Kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dari hasil rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 November 2024.

Rapat yang berlangsung di ruang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Prabumulih, Drs H Muhammad Ali MSi. 

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala BPKAD Prabumulih, Wawan Gunawan AK CA, serta perwakilan dari berbagai dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

BACA JUGA:3 Bulan 2 Kali Musibah Kebakaran, Menimpa SMP Muhammadiyah Prabumulih

BACA JUGA:Ratusan Sapi di Prabumulih Inseminasi Buatan: Tingkatkan Reproduksi dan Perbaikan Kualitas Ternak Sapi

Dalam kesempatan tersebut, H Muhammad Ali menjelaskan bahwa rapat ini merupakan respons terhadap arahan KPK yang meminta Pemkot Prabumulih untuk segera menyelesaikan sertifikasi 119 aset yang belum tercatat secara resmi.

“Ini adalah tindak lanjut dari arahan KPK dalam rapat Korsupgah minggu lalu. Kami diingatkan untuk bekerja sama dengan BPN agar segera menyelesaikan sertifikat untuk 119 persil tanah yang masih bermasalah,” ujarnya melalui telepon.

Saat ini, ada 119 aset milik Pemkot Prabumulih yang belum bersertifikat, sebagian besar disebabkan oleh masalah kelengkapan dokumen. Dari jumlah tersebut, 65 persil sedang dalam proses sertifikasi di BPN, namun ada beberapa masalah administratif yang menghambat kelancaran prosesnya.

"Kami sedang melakukan identifikasi untuk mengetahui hambatan dalam proses pengajuan sertifikat, dan menargetkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melengkapi persyaratan yang diperlukan secepatnya," tambah H Muhammad Ali.

BACA JUGA:Tertib Administrasi! Penjabat Walikota Prabumulih Imbau OPD Lebih Profesional

BACA JUGA:Polres Prabumulih Usul Dua Polsek Baru, Pemkot Prabumulih Siapkan Lahan; Ini Lokasinya

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa aset-aset tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk hibah dari masyarakat, hibah dari Pemkab Muara Enim, serta aset yang terkait dengan PT KAI dan PT BA. Pemkot Prabumulih menargetkan agar sertifikasi ini dapat selesai pada Desember 2024.

"Saya meminta agar Dinas PUPR yang memiliki banyak aset untuk segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses ini bisa segera dilanjutkan,” tegasnya.