Meskipun pendapatan negara meningkat tipis, belanja negara mengalami kenaikan signifikan dari APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun.
Belanja negara difokuskan untuk mendukung program-program prioritas yang diharapkan dapat memberikan efek berganda. Dua program utama yang menjadi ciri khas pemerintahan mendatang adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program baru Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk IKN, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp143,1 miliar. Meskipun jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan anggaran infrastruktur keseluruhan yang mencapai Rp400,3 triliun, anggaran IKN dianggap sebagai baseline yang dapat disesuaikan oleh pemerintahan mendatang sesuai dengan prioritas mereka.
Program MBG, yang dianggarkan sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen dari PDB, mencakup biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga terkait.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen dan menciptakan 0,82 juta lapangan kerja melalui pemberdayaan UMKM.
Kehadiran program MBG dalam RAPBN 2025 menunjukkan adanya tradisi baru dalam desain fiskal, di mana program-program pemerintah berikutnya telah dipertimbangkan oleh pemerintahan yang sedang menjabat.
Untuk mendukung desain program ini, Jokowi telah melantik Thomas Djiwandono, mantan anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, sebagai Wakil Menteri Keuangan II.
IKN dan MBG dapat menjadi faktor kunci dalam menilai apakah tradisi keberlanjutan dalam pengelolaan fiskal akan menjadi pendekatan transisi yang lebih efektif, mengingat potensi beban fiskal yang men ingkat dengan defisit yang lebih lebar pada RAPBN 2025.