JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo mengenai waktu pengumuman reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.
"Tanggal 19 atau 20, itu sepenuhnya hak presiden. Ini adalah hak prerogatif beliau," kata Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, saat ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta, pada hari Rabu.
Zulhas menegaskan bahwa presiden memiliki wewenang penuh dalam memutuskan apakah akan melakukan perombakan kabinet atau tidak.
"Reshuffle adalah hak presiden, karena beliau memiliki hak prerogatif," tambahnya.
BACA JUGA:Megawati Soekarnoputri Mundur dari Pensiun: Perjuangan Melawan Upaya Pengambilalihan Partai
BACA JUGA:Malaysia Tarik Peredaran Es Krim Rasa Obat Batuk Sirup, Ini Penyebabnya!
Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima informasi terkait perombakan kabinet.
"Kami belum mendapatkan kabar mengenai reshuffle kabinet. Presiden sudah menyatakan bahwa hal tersebut hanya akan dilakukan jika diperlukan," ujar Yusuf dalam keterangan tertulis di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada 14 Agustus 2024.
Yusuf juga menegaskan bahwa presiden memiliki hak prerogatif terkait keputusan perombakan kabinet.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan bahwa perombakan kabinet akan dilakukan hanya jika dianggap perlu.
BACA JUGA:Mengapa Kasus Kanker pada Pria Diproyeksikan Meningkat Tajam di 2050?
BACA JUGA:Prabowo Targetkan Pembangunan IKN Selesai dalam 4–6 Tahun: Jokowi Menanggapi
"Jika diperlukan, saya akan melakukan reshuffle. Saya sudah menyatakan dari awal bahwa keputusan ini ada di tangan saya. Saya masih memiliki hak prerogatif," kata Jokowi di sela-sela kegiatan di IKN.
Saat ditanya apakah reshuffle diperlukan saat ini, Jokowi hanya tersenyum.
Ir. H. Joko Widodo, yang merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia, mulai menjabat pada 20 Oktober 2014. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961, Joko Widodo memulai karier pemerintahannya sebagai Wali Kota Surakarta (Solo) pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012.