JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengajak untuk meningkatkan efektivitas badan usaha milik desa (BUMDes) dalam Rapat Koordinasi Nasional Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024.
Tomsi menyoroti bahwa banyak desa belum memanfaatkan BUMDes secara optimal untuk meningkatkan kemandirian dan kemajuan desa.
Ia menjelaskan pentingnya pelatihan terkait BUMDes untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, mengingat 70 persen populasi tinggal di desa. Menurut peraturan, hingga 40 persen dari dana desa dapat dialokasikan untuk BUMDes.
"Aturan mengatakan maksimum 40 persen (dana desa) boleh digunakan untuk badan usaha milik desa," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 9 Agustus 2024.
BACA JUGA:Cara Mengaktifkan Paket Roaming Telkomsel di Aplikasi FlyGaruda
BACA JUGA:Demi Upacara HUT RI, Bakti Kominfo Kerahkan Satelit Sediakan Internet di IKN
Ia menambahkan bahwa pengembangan ekonomi desa dapat ditingkatkan melalui pelatihan BUMDes, yang juga dapat mengurangi urbanisasi dengan menyediakan lebih banyak peluang kerja di desa.
Ini akan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk mencari pekerjaan di kota yang seringkali padat.
Tomsi menyatakan bahwa jika setiap desa mampu mengembangkan BUMDes secara efektif, pertumbuhan ekonomi desa akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan bahwa kesuksesan Indonesia Emas bergantung pada kemajuan desa dan perlunya dukungan serta ide-ide dari masyarakat desa.
BACA JUGA:Inilah Proses Perakitan Laptop Asus di Batam
BACA JUGA:Upacara HUT RI di Jakarta dan IKN digelar Hybrid
Pengembangan BUMDes juga bisa dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Tomsi memberi contoh pengembangan usaha perikanan yang melibatkan nelayan, dengan BUMDes desa lain untuk distribusi dan informasi harga ikan.
Selain itu, bank daerah dapat membantu dalam hal permodalan, seperti untuk membeli kapal dan menciptakan lapangan kerja.
"BUMDes ini harus gabung (kerja sama), beli kapal, menyerap tenaga kerja, hasilnya kan juga untuk desa masing-masing. (Kalau) uangnya tidak cukup, bisa pinjam di bank pembangunan daerah, jaminan ya kapal itu," imbuhnya.