PRABUMULIH POS-Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziyah, mengatakan sekitar 12 persen pengangguran di Indonesia saat ini didominasi oleh lulusan sarjana dan diploma.
Hal sama disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 terdapat 1,2 juta pengangguran terdidik dan terjadi perubahan pandangan dunia kerja bahwa ijazah dan gelar akademik tidak lagi menjamin untuk mendapatkan pekerjaan.
BACA JUGA:Ada 7 Anak Terdampak Stunting di Tanjung Rambang
BACA JUGA:21 Peserta Ikuti OSN SMA/MA/sederajat
Karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi harus konsisten dilakukan. Upaya tersebut sebagai bagian dari pembangunan sektor pendidikan yang lebih merata di Tanah Air.
"Sejumlah hambatan dalam pelaksanaan pendidikan tinggi di Tanah Air harus segera diatasi dengan langkah yang konsisten untuk mewujudkan ketersediaan pendidikan bagi setiap warga negara," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan, Selasa (7/5/2024), dikutif di detik.com.
Dia mengatakan data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan terdapat tiga masalah mendasar pada pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu ketimpangan akses pendidikan tinggi (inequality of access), ketimpangan dalam hal kualitas (inequality of quality), dan kurangnya relevansi pendidikan tinggi (less relevance of higher education).
Kondisi tersebut harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, untuk segera dicarikan solusi yang tepat.
BACA JUGA:21 Peserta Ikuti OSN SMA/MA/sederajat
BACA JUGA:Ada 7 Anak Terdampak Stunting di Tanjung Rambang
Lestari mengatakan, kualitas pendidikan tinggi nasional yang lebih merata, harus menjadi kepedulian bersama. Bukan hanya merata dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki lebih dari itu juga kualitas tenaga pendidik yang merata.
"Kita juga meminta upaya untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi, terhadap kebutuhan dunia kerja harus konsisten dilakukan. Hal itu sebagai upaya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik," tukasnya.(05)